ORINEWS.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon, SH menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara daring dari Kampung Matang Cincin, Kecamatan Manyak Payed, Sabtu (16/5/2026).
Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan diikuti secara virtual oleh berbagai daerah di Indonesia yang telah menyelesaikan pembangunan Koperasi Merah Putih.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan operasionalisasi koperasi tersebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” kata Presiden sebelum menekan tombol peresmian.
Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menegaskan bahwa program KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat hingga tingkat desa. Ia menyebut pembangunan fisik koperasi telah dimulai sejak November tahun lalu di ribuan lokasi di seluruh Indonesia.
Menurut Presiden, koperasi tersebut nantinya diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, layanan usaha mikro, hingga penguatan rantai distribusi hasil pertanian dan produk lokal masyarakat.
Di Aceh Tamiang, kegiatan peresmian daring berlangsung di Koperasi Merah Putih Kampung Matang Cincin yang telah selesai dibangun dan siap beroperasi. Selain Ketua DPRK Aceh Tamiang, kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang, Dandim 0117/Aceh Tamiang, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Kapolsek Bendahara.
Kehadiran para unsur Forkopimda dan pejabat daerah tersebut menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung.
Setiap Koperasi Merah Putih nantinya diperkirakan membutuhkan sedikitnya satu orang manajer dan 10 tenaga kerja atau staf operasional dengan skema kontrak di bawah BUMN. Seluruh tenaga kerja tersebut direncanakan berasal dari masyarakat setempat sehingga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru di daerah. []
