ORINEWS.id, JAKARTA – Survei Arawicaksa Institute mencatat 10 menteri mendapat penilaian terburuk dari publik selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dari 10 menteri tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terendah dengan skor penilaian rata-rata 1,2.
Sejumlah menteri lain yang mendapat penilaian buruk adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (1,3), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (1,5), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (1,6), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (1,8).
“Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU,” kata peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Sementara itu, isu-isu terkait Koperasi Desa (Kopdes) membuat penilaian publik terhadap Mendes Yandri juga berada di papan bawah.
“Berbagai kabar miring terhadap pelaksanaan program Kopdes perlu mendapat perhatian, supaya target mendorong ekosistem perekonomian desa bisa berjalan lebih baik dan mendapat penerimaan publik,” kata Rudi.
Sorotan publik juga tertuju pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berkaitan dengan skandal suap yang menyeret sejumlah petinggi kementerian, politisi, dan pengusaha properti terkemuka.
“Selain itu nama Nusron juga disebut-sebut dalam kasus korupsi kuota haji yang saat ini masih dalam persidangan,” kata Rudi.
Menteri dan pejabat lain yang masuk dalam daftar penilaian terburuk adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (2,0), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (2,1), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (2,2), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (2,2), serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (2,3).
Rudi berharap evaluasi terhadap kinerja dan penilaian para pembantu Presiden di jajaran Kabinet Merah Putih berlangsung secara objektif demi keberhasilan program-program ke depan, dengan tetap memperhitungkan dukungan kekuatan politik yang ada.
Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3–8 Oktober 2026 terhadap 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Data diambil melalui wawancara tatap muka dengan responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.[]
