Sebelumnya, Safrizal menyebutkan serapan TKD Aceh baru mencapai 4,75 persen atau Rp86,56 miliar dari total pagu Rp1,82 triliun. Ia juga menyatakan Pemerintah Aceh baru menyerap 2,24 persen atau Rp18,49 miliar. Pernyataan tersebut dipublikasikan di sejumlah media massa pada Rabu (7/10/2026).
Nurlis menilai pernyataan Safrizal keliru karena menggunakan data yang dinilainya sudah kedaluwarsa.
“Sudah usang. Sekarang sudah Oktober 2026, tapi data yang diambil dan dirilisnya itu posisi 7 September 2026 lalu, sebulan yang lalu. Baru dipublikasikan sekarang sambil mengkritik pula. Padahal serapan anggaran itu bergerak dinamis setiap hari,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (8/10/2026).
Nurlis menjelaskan, berdasarkan laporan resmi Pemerintah Aceh per 7 Oktober 2026, realisasi tambahan TKD Aceh telah mencapai Rp582,80 miliar atau 35,28 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun.
Sementara itu, realisasi serapan anggaran Pemerintah Aceh mencapai Rp316,42 miliar atau 38,36 persen dari pagu sebesar Rp824,82 miliar.
“Data riil per 7 Oktober kemarin sudah dilaporkan resmi oleh Pemerintah Aceh kepada Mendagri Tito Karnavian, realisasinya sudah Rp582,80 miliar (35,28 persen), dan Provinsi sudah Rp316,42 miliar (38,36 persen). Jadi dari mana logikanya Safrizal masih memakai angka 4 persen dan 2 persen kalau bukan berniat menyudutkan dengan data usang?” tegas Nurlis.
Selain mempersoalkan tanggal data yang digunakan, Nurlis juga menyoroti perbedaan angka pagu anggaran yang disampaikan Safrizal dengan data Pemerintah Aceh.
“Jika berbicara data, seharusnya disampaikan secara terang dan jujur. Mengapa TKD disebutnya Rp1,82 triliun, padahal data resmi di Pemerintah Aceh Rp1,65 triliun? Mestinya dijelaskan secara utuh ke publik bahwa angka yang disebutnya itu mencampuradukkan bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar Rp285 miliar,” jelas Nurlis.
Nurlis juga mempertanyakan transparansi data anggaran penanggulangan bencana Aceh sebesar Rp24,2 triliun yang berada dalam koordinasi Satgas PRR.
“Untuk anggaran Rp1,65 triliun saja dia bisa menerbitkan rilis bersumber data usang. Bagaimana ceritanya dengan anggaran Rp24,2 triliun yang dialokasikan untuk 22 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Satgas PRR? Itu mandat besar yang harusnya dibuka secara transparan ke publik,” pungkas Nurlis.[]
