ORINEWS.id – Pembangunan kembali Gaza diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 71,5 miliar dolar AS. Hal itu diungkapkan dalam laporan terbaru Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), yang menggambarkan kondisi perekonomian Gaza setelah kehilangan sebagian besar basis produksinya serta Otoritas Palestina yang berada di ambang krisis fiskal akibat penahanan pendapatan oleh Israel.
Perkiraan tersebut berasal dari penilaian bersama mengenai kerusakan dan kebutuhan yang dilakukan Bank Dunia, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasil penilaian itu dimuat dalam laporan terbaru UNCTAD mengenai bantuan kepada rakyat Palestina yang dipresentasikan kepada Dewan Perdagangan dan Pembangunan PBB.
Penilaian tersebut memperkirakan kerusakan fisik terhadap infrastruktur Gaza mencapai 35,2 miliar dolar AS, sedangkan kerugian ekonomi dan sosial mencapai tambahan 22,7 miliar dolar AS hingga awal 2026. UNCTAD memperingatkan total kebutuhan dapat meningkat seiring ditemukannya lebih banyak kerusakan.
Perekonomian Gaza menyusut drastis
UNCTAD menemukan bahwa 92 persen unit usaha ekonomi di Gaza mengalami kerusakan atau hancur sejak Oktober 2023. Produk domestik bruto (PDB) per kapita turun menjadi 212 dolar AS pada 2025, atau hanya 17 persen dari tingkat 2022. Angka tersebut setara dengan sekitar 58 sen AS per orang per hari.
Tingkat pengangguran mencapai 78 persen. Lebih dari sembilan dari setiap 10 penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan.
Produksi hampir terhenti di berbagai sektor utama Gaza. Produksi pertanian dan industri masing-masing masih berada 94 persen di bawah tingkat 2022, sementara aktivitas konstruksi turun 99 persen.
Sebelum Oktober 2023, Gaza menyumbang 17,4 persen terhadap PDB Palestina. Namun, pada 2025 kontribusinya turun menjadi kurang dari 4 persen.
Kenaikan harga semakin memperberat kondisi masyarakat. Laporan tersebut menemukan tingkat harga secara keseluruhan di Gaza pada 2025 mencapai 274 persen lebih tinggi dibandingkan 2022. Sejumlah kebutuhan pokok, seperti kentang dan gas untuk memasak, dijual dengan harga beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya.
PDB riil Gaza tumbuh 34,2 persen pada 2025. Namun, UNCTAD menyebut pertumbuhan tersebut merupakan pemulihan secara statistik setelah ekonomi mengalami kontraksi 83 persen pada 2024, bukan pemulihan ekonomi yang sebenarnya.
Ratusan ribu pekerjaan yang hilang sejak Oktober 2023 diperkirakan telah menghapus pendapatan tenaga kerja sebesar 2,8 miliar dolar AS.
Sektor yang membutuhkan dana rekonstruksi terbesar
Perumahan menjadi sektor yang mengalami kerusakan paling parah sekaligus kebutuhan rekonstruksi terbesar. Berdasarkan penilaian akhir, kebutuhan untuk sektor perumahan mencapai sekitar 16,2 miliar dolar AS.
Kebutuhan tersebut disusul sektor pertanian dan sistem pangan sebesar 10,5 miliar dolar AS, kesehatan sekitar 10 miliar dolar AS, serta perdagangan dan industri sekitar 9 miliar dolar AS.
Sekitar 26,3 miliar dolar AS dibutuhkan dalam 18 bulan pertama, sementara kebutuhan lainnya diperkirakan tersebar selama sekitar satu dekade.
UNCTAD mencatat lebih dari separuh rumah sakit dan klinik layanan kesehatan primer di Gaza sudah tidak berfungsi. Kurang dari 1,5 persen lahan pertanian di Jalur Gaza yang masih dapat diakses dan tidak mengalami kerusakan, sehingga penduduk semakin bergantung pada bantuan pangan kemanusiaan.
Pembangunan kembali juga tidak dapat dimulai sebelum puing-puing dibersihkan. Penilaian tersebut memperkirakan terdapat lebih dari 68 juta ton metrik puing di Gaza. Biaya pemindahan dan pengolahannya diperkirakan mencapai lebih dari 1,7 miliar dolar AS.
Pendapatan yang ditahan dorong pemerintah Palestina menuju krisis
Berdasarkan Protokol Paris, Israel memungut lebih dari dua pertiga pendapatan fiskal Palestina dan diwajibkan mentransfernya kepada Otoritas Palestina.
UNCTAD menyatakan transfer tersebut dilakukan secara tidak teratur dan berulang kali dikenai pemotongan. UNCTAD juga menyebut Israel menahan seluruh pendapatan kliring Palestina sejak Mei 2025 hingga pertengahan 2026.
Antara Januari 2019 dan Maret 2026, pemotongan dan dana yang ditahan diperkirakan melebihi 3,67 miliar dolar AS. Perhitungan tersebut menggunakan nilai tukar yang berlaku ketika setiap pembayaran seharusnya dilakukan.
Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari seluruh pendapatan bersih Palestina pada 2025.
Laporan tersebut menyebut defisit anggaran Palestina pada 2025 mencapai 13 persen dari PDB jika pendapatan kliring yang belum dibayarkan tidak dihitung. Jika dana tersebut dihitung sebagai pendapatan yang menjadi hak pemerintah, defisit turun menjadi 6 persen.
Menurut UNCTAD, kondisi tersebut menunjukkan besarnya kesenjangan fiskal yang secara langsung berkaitan dengan penahanan pendapatan oleh Israel.
Akses menjadi faktor penentu pembangunan kembali Gaza
Program rekonstruksi dalam skala tersebut membutuhkan masuknya semen, baja, alat berat, pipa, kabel, serta peralatan medis dalam jumlah besar ke Gaza.
Dalam analisis mengenai perekonomian rekonstruksi, Investing.com menyebut realisasi kebutuhan tersebut menjadi pembangunan fisik bergantung pada dibukanya perlintasan perbatasan, prosedur kepabeanan yang dapat berjalan, serta pengaturan politik yang mengatur pergerakan barang.
Israel mengendalikan seluruh aspek tersebut.
Sejumlah analisis pasar banyak membahas perusahaan multinasional penyedia peralatan, perusahaan teknik, dan pemasok yang berpotensi mendapatkan kontrak rekonstruksi.
Namun, analisis tersebut juga mengingatkan bahwa angka kebutuhan yang diperkirakan merupakan kebutuhan, bukan dana yang telah dikomitmenkan. Rekonstruksi pada akhirnya perlu dilihat dari kemampuannya meninggalkan perekonomian lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja, produksi, dan pendapatan.
Prioritas UNCTAD untuk pemulihan
UNCTAD menyatakan pemulihan Gaza membutuhkan bantuan keuangan dan teknis internasional dalam skala besar.
Lembaga tersebut menilai pembangunan kembali kapasitas produksi di sektor pertanian, industri, konstruksi, energi, dan teknologi menjadi hal penting agar Gaza dapat pulih melampaui kondisi yang ada sebelum Oktober 2023.
UNCTAD menetapkan tiga prioritas segera, yakni pencairan pendapatan Palestina yang ditahan Israel, perlindungan sistem perbankan, serta penyelarasan dukungan rekonstruksi dengan skala kerusakan dan kerugian ekonomi yang telah didokumentasikan.[]
