ORINEWS.id, TEHERAN — Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, Yahya Rahim Safavi, memperingatkan bahwa Teheran mungkin memperluas perang hingga ke Samudra Hindia jika Amerika Serikat (AS) atau Israel kembali melancarkan serangan.
“Karena konflik telah menyebar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz ke Laut Merah, ada kemungkinan bahwa, sebagai respons terhadap perang yang lebih besar, garis depan akan meluas lebih jauh hingga mencapai Samudra Hindia dan mungkin lebih jauh lagi,” kata Yahya Rahim Safavi dalam sebuah video yang dirilis oleh kantor berita Fars Iran, dikutip dari AFP, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, militer Iran telah menyiapkan rencana untuk menghadapi skenario terburuk jika serangan AS-Israel kembali dimulai. Safavi juga memuji kelompok Houthi Yaman yang disebutnya telah menguasai garis pantai Laut Merah.
“Saya harus menyatakan di sini bahwa jika AS memulai perang baru, front baru yang berpusat di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb mungkin akan terbuka di depan mata mereka,” tegasnya.
Peringatan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman untuk memusnahkan Iran. Dalam pidatonya di hadapan forum PBB, Trump membela aksi militer AS-Israel yang disebut telah berlangsung sejak akhir Februari lalu.
Trump mengeklaim, kesepakatan akhir dengan Iran kemungkinan baru akan terwujud setelah pemilihan umum sela AS pada November mendatang.
“Akankah kesepakatan tercapai dengan Iran yang memungkinkan mereka membangun kembali dan menciptakan negara yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya?” katanya, dikutip dari BBC.
“Atau haruskah aku memusnahkan Republik Islam dan melakukannya dengan cepat, tanpa memberi mereka kesempatan untuk membunuh dan menghancurkan orang dan negara lagi? Haruskah aku mengirim mereka ke neraka?” sambungnya.
Sehari setelah melontarkan ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan utusan khusus AS Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, di sela-sela Sidang Umum PBB pada Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan perang dan menjadi pertemuan pertama sejak runtuhnya gencatan senjata pada Juni lalu. Pertemuan berlangsung hanya beberapa jam setelah Trump mengancam akan “memusnahkan” Iran jika kesepakatan damai gagal dicapai.
Trump menggambarkan pertemuan tersebut berlangsung sangat baik dan selama sekitar tiga jam. Ia juga menyebut pertemuan lanjutan akan dijadwalkan dalam waktu dekat.
Namun, pertemuan tersebut mendapat kritik dari pejabat senior Iran.
Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, mempertanyakan kewenangan Araghchi menghadiri pertemuan dengan pejabat senior AS di New York. Ia bahkan menyebut pembicaraan tersebut mungkin telah melemahkan posisi Teheran.
Menurut Rezaei, Kementerian Luar Negeri merupakan pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan.
“Menteri luar negeri harus menjelaskan atas dasar otorisasi dan kebijakan apa pertemuan beliau dengan perwakilan musuh agresor dilakukan? Syarat-syarat Iran telah dikomunikasikan kepada AS dan menjadikan pertemuan ilegal sebagai alasan dengan dalih syarat-syarat tertentu tidak menghasilkan apa pun selain tanda kelemahan,” kata Ebrahim Rezaei dalam sebuah unggahan di X.
“Kebijakan luar negeri dan keamanan nasional bukanlah arena untuk tindakan gegabah. Di parlemen, kami akan memenuhi kewajiban hukum kami untuk membela kepentingan bangsa Iran dan mengatasi masalah ini,” sambungnya.[]
