ORINEWS.id, JAKARTA — Pemerintah diminta menyiapkan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, khususnya jemaah umrah, apabila konflik antara kelompok Houthi dan Arab Saudi semakin memburuk.
Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siradj mengatakan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari penundaan perjalanan, perubahan rute hingga evakuasi jemaah.
“Menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, dan evakuasi, termasuk jaminan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, dan pemulangan,” kata Mustolih dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Selain skenario evakuasi, Mustolih merekomendasikan Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Luar Negeri RI mengaktifkan pusat koordinasi krisis untuk menangani perkembangan situasi.
Menurut dia, koordinasi juga perlu melibatkan maskapai penerbangan dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Mustolih meminta pemerintah melakukan pendataan secara waktu nyata terhadap jemaah yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, maupun yang mengalami penundaan kepulangan.
“(Juga) melakukan pendataan waktu nyata terhadap jemaah yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, atau tertunda kepulangannya,” ujarnya.
Pemerintah juga diminta menerbitkan informasi keamanan secara berkala melalui kanal resmi dengan satu sumber informasi yang terkoordinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebingungan akibat beredarnya informasi yang belum terverifikasi.
Khusus Kementerian Haji dan Umrah, Mustolih meminta adanya kepastian terkait hak jemaah umrah apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan. Hal itu mencakup opsi penjadwalan ulang maupun pengembalian dana.
“Semua pihak harus menahan diri, menghindari spekulasi, dan tidak mengambil keuntungan dari keadaan. Keselamatan, kepastian informasi, serta perlindungan hak jemaah harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan,” kata Mustolih.
Kemenhaj Minta Jemaah Tetap Tenang
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI sebelumnya telah meminta jemaah umrah tetap tenang di tengah perkembangan situasi keamanan di kawasan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, pada Rabu (16/9/2026) meminta jemaah yang belum berangkat untuk terus berkoordinasi dengan PPIU dan memastikan jadwal penerbangan sebelum menuju bandara.
“Jemaah kami minta tetap tenang. Bagi yang belum berangkat, terus berkoordinasi dengan PPIU masing-masing dan memantau perkembangan penerbangan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata Puji.
Kemenhaj juga meminta PPIU aktif menyampaikan perubahan jadwal maupun informasi operasional penerbangan kepada jemaah. Bagi jemaah yang telah berada di Arab Saudi, koordinasi dapat dilakukan melalui PPIU dan perwakilan Indonesia.
Konflik Houthi dan Arab Saudi
Konflik di Yaman dan ketegangan antara kelompok Houthi dengan Arab Saudi kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Reuters melaporkan pertempuran baru di Yaman telah mendorong lebih dari 100.000 orang mengungsi, sementara pasukan Houthi meningkatkan serangan terhadap wilayah dan infrastruktur di Arab Saudi.
Arab Saudi telah memimpin koalisi yang memerangi Houthi di Yaman sejak 2015. Konflik tersebut sempat relatif mereda setelah gencatan senjata pada 2022, tetapi kembali meningkat dengan perkembangan militer terbaru di Yaman.
Reuters melaporkan pasukan Houthi telah membuat kemajuan di wilayah pesisir Laut Merah, termasuk menguasai sejumlah wilayah strategis. Kondisi tersebut diikuti serangan rudal dan drone ke wilayah Arab Saudi serta serangan udara oleh pasukan Saudi dan Yaman terhadap posisi Houthi.
Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian bagi perjalanan jemaah umrah Indonesia, terutama terkait kepastian penerbangan, keselamatan jemaah, serta koordinasi antara pemerintah, PPIU, maskapai, dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi.[]
