*Oleh: Awalin Ridha, S.Pd
Dulu, ijazah adalah benda paling berharga di rumah. Disimpan rapi di dalam map plastik biru, dijaga dari debu, dan hanya dikeluarkan saat benar-benar perlu. Anak-anak bangga menunjukkannya pada orang tua; orang tua bangga menunjukkannya pada tetangga.
Ijazah dahulu adalah simbol keberhasilan. Ia menandakan bahwa seseorang telah menaklukkan masa sekolah, lulus ujian, dan siap naik kelas dalam kehidupan. Di desa-desa, satu anak yang lulus kuliah bisa menjadi kebanggaan satu kampung.
Banyak orang tua rela menjual sawah, berutang, bahkan merantau ke kota demi membiayai sekolah anak. Semua pengorbanan itu dilakukan dengan keyakinan bahwa ijazah akan menjadi tiket keluar dari kemiskinan.
Bayangan masa depan saat itu sederhana: dengan ijazah, anak bisa menjadi pegawai negeri, bekerja di kantor, mengenakan seragam rapi, dan menerima gaji setiap bulan. Ijazah adalah tangga mobilitas sosial.
Namun, selembar ijazah kini tidak lagi otomatis membuka pintu kesempatan. Banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur atau bekerja di bidang yang tak sesuai dengan gelarnya.
Ijazah tetap punya nilai, tetapi bukan lagi faktor penentu utama. Dalam banyak kasus, yang lebih penting adalah siapa yang kita kenal, bukan apa yang kita tahu.
Relasi menjadi “ijazah sosial” yang jauh lebih ampuh. Orang dengan koneksi bisa mendapat posisi strategis tanpa perlu bersaing di jalur biasa. Sementara mereka yang tidak punya, meski nilainya sempurna, tetap harus antre panjang.
Privilege adalah “kurikulum tersembunyi” yang hanya dinikmati sebagian orang. Mereka lahir di keluarga yang tepat, dengan akses ke ruang-ruang yang tidak semua orang bisa masuki.
Uang adalah “nilai tambah” yang membuat perjalanan lebih singkat. Dengan uang, aturan bisa terasa lebih fleksibel, jalan lebih mulus.
Realitas ini terasa pahit bagi banyak orang yang bertahun-tahun belajar, begadang, dan berjuang demi selembar ijazah. Mereka merasa tertinggal hanya karena tidak punya kunci sosial yang sama. Mereka kalah oleh patrimonialisme pendidikan yang sudah mengakar kuat.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di dunia kerja, melainkan juga di dunia politik. Kita melihat bagaimana kursi kekuasaan bisa diwariskan, seolah-olah ada jalur istimewa yang hanya terbuka bagi mereka yang lahir di lingkaran tertentu.
Ada yang menyebut ini sebagai “regenerasi.” Namun, regenerasi seharusnya memberi ruang yang sama untuk semua anak bangsa, bukan hanya bagi mereka yang lahir di keluarga pemegang kunci.
Yang membuat banyak orang gelisah adalah ketika aturan bisa berubah di menit terakhir, seolah disesuaikan untuk memastikan seseorang bisa ikut bertanding. Ini seperti mengubah soal ujian setelah melihat siapa pesertanya.
Dalam situasi seperti ini, ijazah formal seakan hanya menjadi hiasan. Yang menentukan bukan seberapa banyak kita belajar, melainkan seberapa dekat kita dengan pusat kekuasaan.
Kita seolah diajarkan pelajaran baru: mobilitas sosial tak lagi hanya soal kerja keras, tetapi juga soal akses. Perjuangan panjang bisa dikalahkan oleh satu keputusan politik yang menguntungkan kelompok tertentu.
Banyak yang akhirnya sinis. Mereka berkata, “Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya yang menentukan adalah siapa ayahmu?”
Sinisme ini berbahaya. Ia bisa membuat generasi muda kehilangan semangat untuk belajar, kehilangan kepercayaan pada sistem, dan memilih jalan pintas yang justru merusak.
Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang yang adil, tempat semua orang bisa memulai dari titik yang sama. Ijazah seharusnya menjadi tanda prestasi, bukan sekadar formalitas.
Kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa privilege, relasi, dan uang memainkan peran besar. Namun, kita juga tidak boleh menyerah dan membiarkan meritokrasi mati pelan-pelan.
Ijazah memang hanya selembar kertas, tetapi nilainya bisa kembali jika sistem dibuat lebih adil. Jika aturan tidak lagi dijahit untuk menguntungkan segelintir orang, dan kesempatan benar-benar terbuka untuk semua, maka pendidikan akan kembali bermakna. Sampai hari itu tiba, selembar kertas itu akan terus terasa ringan—kalah berat dari nama belakang, koneksi, dan isi dompet.
Dan kalau sudah sampai titik paling sinis, ijazah pun bisa dipalsukan, dicetak cepat, atau “dibeli” untuk membuka pintu yang seharusnya ditempuh dengan kerja keras. Selembar kertas itu bahkan tidak lagi mewakili prestasi, melainkan simbol akses yang bisa dibayar, sementara mereka yang benar-benar berjuang tetap tertinggal di belakang.
