BANDA ACEH – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ramza Harli, meminta pelaksanaan Perubahan APBK benar-benar dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga meminta agar tidak terjadi penyimpangan dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Ramza Harli dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh yang berlangsung pada Senin malam (21/9/2026) di Gedung DPRK Banda Aceh.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan memastikan upaya peningkatan PAD tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Ramza Harli.
Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan fisik tahun anggaran berjalan tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan harus segera dipacu pelaksanaannya secara terukur, tepat waktu, dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Ramza juga meminta Pemerintah Kota memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan secara maksimal, khususnya terkait distribusi air bersih, pengelolaan persampahan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota segera memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan banjir serta genangan air di wilayah perkotaan, mengingat kondisi tersebut berulang setiap tahun dan saat ini telah memasuki musim hujan. Langkah antisipasi harus dilakukan secara nyata, terencana, dan tidak hanya bersifat responsif setelah banjir terjadi,” tambah Ramza.
Kawal Program Strategis Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Ramza meminta Pemerintah Kota terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program-program strategis Pemerintah Pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan ketahanan pangan, agar dapat dilaksanakan secara baik, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ramza juga menegaskan agar Pemerintah Kota tidak membiarkan munculnya kewajiban daerah yang tidak direncanakan dan tidak memiliki kepastian penyelesaian pembayaran pada akhir tahun anggaran.
Pengalaman terkait kewajiban atau utang daerah harus menjadi pembelajaran bersama agar pengelolaan APBK ke depan semakin sehat, tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan belanja di akhir tahun anggaran agar tidak kembali muncul utang seperti tahun-tahun sebelumnya.
Belanja harus disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia, dengan terus mengendalikan arus kas dan memperhatikan skala prioritas.
Soroti Kualitas Pekerjaan Fisik
Fraksi Partai Gerindra juga meminta Pemerintah Kota meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi fisik. Seluruh pelaksana kegiatan proyek fisik harus mematuhi standar teknis yang ditetapkan, menjalankan sistem pengawasan yang ketat, serta memperhatikan kompetensi penyedia jasa atau kontraktor dan profesionalisme konsultan pengawas.
Menurut Ramza, konsultan pengawas memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pekerjaan. Pengawasan yang lemah berpotensi menyebabkan penurunan kualitas material dan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.
“Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Pemerintah Kota agar proyek fisik yang dilaksanakan oleh beberapa dinas selain Dinas PUPR menempatkan pengawas teknis yang memahami detail spesifikasi material dan metode pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaan proyek fisik kami sarankan agar dinas non-PUPR meminta bantuan tenaga teknis dari Dinas PUPR mulai dari tahap perencanaan (Detail Engineering Design), pembuatan spek, hingga pengawasan lapangan,” tuturnya.***
