ORINEWS.id, JAKARTA — Gelombang unjuk rasa kembali mengarah ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Kali ini, bukan hanya massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang bersiap turun ke jalan.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, juga akan menggelar aksi dengan membawa sejumlah tuntutan.
Aksi bertajuk #MerebutKembaliIndonesia tersebut dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.
Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi tersebut.
Mereka antara lain berasal dari UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.
Tuntut Pimpinan DPR Temui Massa
Selain membawa sejumlah tuntutan, GERAM meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog.
Mixel menilai aksi mahasiswa selama ini kerap hanya mendapat respons berupa komunikasi yang menurut mereka tidak selalu diikuti tindakan nyata.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujarnya.
GERAM bahkan menyatakan akan mengonsolidasikan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika pimpinan DPR tidak membuka ruang dialog.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel.
10 Tuntutan GERAM
GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan pekerja, hingga pemberantasan korupsi.
- Mengadili Prabowo-Gibran. GERAM menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
- Menghentikan dan mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
- Menghentikan kebijakan pajak yang dianggap menindas rakyat serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
- Menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh melalui pengendalian harga serta jaminan upah layak.
- Menetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional serta mempercepat mobilisasi bantuan dan pemulihan.
- Memberikan jaminan hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
- Melakukan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon yang dinilai penting untuk menjaga supremasi sipil.
- Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk pihak yang memperjuangkan isu HAM, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi.
- Menyita aset koruptor dan merampas aset hasil kejahatan untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Warga Pati Juga Menuju Jakarta
Di tengah persiapan aksi mahasiswa, rombongan warga Pati, Jawa Tengah, juga berencana menghadiri demonstrasi di Jakarta.
Koordinator AMPB, Teguh Istianto, mengatakan empat bus yang membawa sekitar 200 warga Pati dilaporkan tertahan setelah keluar dari wilayah Kabupaten Pati pada Rabu (26/8/2026).
“Empat bus dari AMPB dari Pati disekat. Isinya 200 orang,” ujar Teguh kepada wartawan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Menurut Teguh, keempat bus tersebut berangkat dari Pati sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka baru keluar dari wilayah Pati ketika mendapat informasi mengenai pencegatan.
Dalam video yang diterimanya, kata Teguh, tampak sejumlah polisi berada di sekitar empat bus tersebut. Massa disebut tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai dugaan pencegatan tersebut.
Warga Pati Klaim Datang untuk Sampaikan Aspirasi
Teguh mengatakan keberangkatan warga Pati ke Jakarta dilakukan untuk menghadiri aksi sekaligus menyampaikan masukan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Ia mengaitkan keberangkatan tersebut dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembahasan RUU tersebut.
“Jadi kami yang dari Pati itu kan ada empat bus untuk tambahan. Nah, ini kami cuma mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat,” kata Teguh.
Ia menegaskan massa Pati tidak berniat membuat kerusuhan.
“Teman-teman AMPB yang sudah berada di Jakarta tetap akan mengikuti aksi pada Kamis (27/8/2026),” ujarnya.
Sementara itu, empat bus yang membawa sekitar 200 warga Pati masih dilaporkan tertahan.
Dengan demikian, aksi 27 Agustus 2026 tidak hanya akan diwarnai tuntutan dari kalangan mahasiswa. Sejumlah warga dari luar Jakarta juga tengah berupaya menuju Senayan untuk menyampaikan aspirasi.
Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana aparat keamanan dan pimpinan DPR merespons gelombang aksi tersebut.[]
