ORINEWS.id – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menyoroti mangkraknya pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Barat yang hingga kini belum rampung meski progres fisik disebut telah mencapai sekitar 50 persen. Wali Nanggroe bahkan menyatakan siap menemui Presiden bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat guna memperjuangkan kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pernyataan itu disampaikan Wali Nanggroe saat melakukan kunjungan kerja ke RS Regional Aceh Barat bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi, di Meulaboh, Minggu (17/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian serius Wali Nanggroe terhadap pembangunan sektor kesehatan di kawasan Barat Selatan (Barsela) Aceh.
Dalam peninjauan itu, Wali Nanggroe mengaku terkejut melihat kondisi bangunan rumah sakit yang dinilai memiliki desain dan kualitas konstruksi berstandar tinggi.
“Saya melihat gedung ini luar biasa, cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa dan menurut saya tidak kalah dengan yang ada di Eropa maupun Singapura,” kata Malik Mahmud.
Namun demikian, ia mempertanyakan alasan pembangunan rumah sakit tersebut terhenti, padahal anggaran yang telah dikucurkan dinilai sangat besar.
Menurut dia, kondisi pembangunan yang mangkrak berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan apabila tidak segera dilanjutkan. Karena itu, pihaknya berkomitmen memperjuangkan penyelesaian proyek melalui dukungan pemerintah pusat.
Malik Mahmud menegaskan akan mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden bersama Bupati Aceh Barat untuk meminta perhatian terhadap kelanjutan pembangunan RS Regional Aceh Barat.
Ia juga meminta agar disusun dokumentasi lengkap berupa video dan kronologi pembangunan rumah sakit sejak awal hingga kondisi terkini sebagai bahan yang akan disampaikan kepada Presiden.
Wali Nanggroe mengungkapkan, gagasan pembangunan RS Regional Aceh Barat telah dirintis sejak masa pemerintahan Zaini Abdullah. Bahkan saat itu, pihak dari Jerman disebut bersedia memberikan dukungan, termasuk pembiayaan dan pelatihan tenaga medis dengan standar pelayanan Eropa.
Rumah sakit tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan kesehatan modern bagi masyarakat Aceh, khususnya wilayah Barsela, sehingga ketergantungan terhadap RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh dapat berkurang.
“Yang terpenting sekarang adalah melanjutkan pembangunan demi masyarakat Aceh agar memperoleh layanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyebut kunjungan Wali Nanggroe tidak hanya membahas pembangunan RS Regional, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga pembangunan daerah.
Terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit, Tarmizi mengatakan pendanaan melalui APBA saat ini sedang dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ia berharap tahun ini tersedia alokasi minimal Rp50 miliar agar proyek tersebut tidak kembali kosong anggaran.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengusulkan skema multiyears dengan dukungan minimal Rp150 miliar saat dana Otonomi Khusus kembali tersedia.
Menurut Tarmizi, apabila dukungan anggaran terpenuhi, maka RS Regional Aceh Barat ditargetkan mulai difungsikan pada akhir 2028.
“Jika tersedia tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap hingga poli pelayanan dapat diselesaikan sepenuhnya,” katanya.
Keberadaan rumah sakit tersebut dinilai strategis karena akan melayani masyarakat di tiga kabupaten di kawasan Barat Selatan Aceh.
Dalam kesempatan itu, Tarmizi juga menyoroti pentingnya pembenahan data desil masyarakat sebagai dasar penyaluran layanan dan program kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kata dia, telah membuka pelatihan operator, membentuk posko pengaduan di tingkat gampong, serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki validitas data masyarakat.
Hingga batas waktu yang ditentukan, capaian perbaikan data disebut telah mencapai sekitar 60 persen dan akan dilanjutkan hingga triwulan ketiga. Pemerintah menargetkan penyempurnaan data selesai pada Agustus hingga September sehingga data final dapat tersedia pada Oktober.
Menurut Tarmizi, validasi data menjadi penting agar masyarakat tidak lagi mengalami kendala administratif saat mengakses layanan kesehatan. []
