ORINEWS.id, BANDA ACEH – Juru Bicara Fraksi Golkar, PKB, dan PPP Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Aulia Rahman, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan DPRK dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjutinya.
Aulia Rahman menuturkan, beberapa hal yang mendapat perhatian dan respons positif antara lain percepatan Reusam Gampong, peningkatan respons terhadap pengaduan masyarakat, pengembangan BLK-BAA, penguatan regulasi beasiswa, percepatan rumah layak huni, serta pembenahan tata kelola pengadaan dan pengelolaan obat di RSUD Meuraxa.
Namun demikian, Fraksi Golkar-PKB-PPP menegaskan bahwa komitmen dan jawaban Pemerintah Kota harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang terukur, bukan berhenti pada pernyataan administratif.
“Secara khusus, Fraksi memberikan perhatian terhadap persoalan utang pengadaan obat RSUD Meuraxa selama lima tahun terakhir. Kami mengapresiasi rencana audit dengan tujuan khusus, rekonsiliasi utang, perbaikan perencanaan kebutuhan obat, pengendalian stok, evaluasi penyedia, serta pembenahan sistem billing dan klaim BPJS,” kata Aulia Rahman dalam Rapat Paripurna, Senin malam (21/9/2026).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Fraksi Golkar-PKB-PPP yakin Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh memahami dan memiliki pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memiliki niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Namun, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi DPRK, terutama fungsi pengawasan, Fraksi Golkar-PKB-PPP menyampaikan sejumlah saran, masukan, dan pendapat.
Fraksi Golkar-PKB-PPP telah mencermati dan mengikuti seluruh proses pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026, termasuk penjelasan Wali Kota atas berbagai usul, saran, dan pendapat Badan Anggaran DPRK.
Fraksi berharap langkah tersebut menghasilkan kejelasan mengenai jumlah dan akar permasalahan utang, perbaikan sistem pengadaan, serta jaminan ketersediaan obat bagi masyarakat sehingga persoalan serupa tidak kembali berulang.
Demikian pula terhadap program rumah layak huni, Fraksi mendukung komitmen Pemerintah Kota untuk melaksanakan verifikasi penerima secara objektif, transparan, dan tepat sasaran.
Program tersebut harus benar-benar diprioritaskan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan, dengan tetap menjaga akuntabilitas serta perlindungan data pribadi.
“Terhadap pengembangan BLK Banda Aceh Academy, Fraksi kami mendukung agar pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, akses pembiayaan, pemasaran dan kemitraan sehingga mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar politisi Golkar tersebut.
Ketua KNPI Aceh itu juga menilai pentingnya tindak lanjut yang nyata terhadap penataan kawasan kota, ketertiban usaha, parkir, kebersihan, penerangan jalan, dan pelayanan pengaduan masyarakat.
“Berbagai komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Kota hendaknya disertai target waktu, perangkat daerah penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang jelas,” tutup Aulia Rahman.***
