ORINEWS.id, JERUSALEM — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi pembatasan perjalanan internasional setelah Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya pada November 2024.
Sebanyak 125 negara yang menjadi anggota ICC terikat secara hukum berdasarkan Statuta Roma untuk bekerja sama dengan pengadilan tersebut, termasuk dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap individu yang dicari ICC.
Media Israel, Zman Yisrael, edisi berbahasa Ibrani dari The Times of Israel, melaporkan Netanyahu saat ini menghadapi keterbatasan untuk melakukan perjalanan ke sejumlah negara anggota ICC.
“Netanyahu tidak dapat berkunjung ke 125 negara saat ini, termasuk negara-negara Barat utama yang merupakan sekutu terdekat dan mitra dagang Israel,” demikian laporan tersebut.
Sejumlah negara yang disebut antara lain Prancis, Inggris, Jerman, dan Kanada.
Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu diterbitkan ICC pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer Israel di Jalur Gaza.
ICC menyebut adanya dugaan tanggung jawab Netanyahu atas kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan serta kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Netanyahu Hindari Negara Anggota ICC
Dampak surat perintah tersebut mulai terlihat dalam perjalanan luar negeri Netanyahu. Pesawat yang membawanya disebut menggunakan rute alternatif untuk menghindari wilayah udara negara-negara anggota ICC yang berpotensi menegakkan surat perintah penangkapan.
Netanyahu juga disebut menghindari sejumlah agenda internasional yang berlangsung di negara anggota ICC. Salah satunya Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Menurut laporan Zman Yisrael, sejak surat perintah penangkapan diterbitkan, Netanyahu baru mengunjungi satu negara anggota ICC yang terikat kewajiban tersebut, yakni Hungaria pada April 2025.
Media Israel itu menilai pembatasan perjalanan tersebut bukan hanya persoalan diplomatik.
“Jika Netanyahu tidak dapat mengunjungi sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara Barat yang berpengaruh, mustahil untuk menganggap hal ini sebagai ‘posisi internasional yang unggul’—melainkan justru sebagai isolasi internasional,” demikian laporan tersebut.
AS Tingkatkan Tekanan terhadap ICC
Secara teknis, Netanyahu masih dapat melakukan perjalanan ke sekitar 70 negara yang bukan anggota ICC. Namun, sebagian negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel atau memiliki hubungan yang tegang dengan negara tersebut.
Di sisi lain, Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap ICC setelah pengadilan yang berkedudukan di Den Haag itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump berupaya “membubarkan” ICC.
Washington juga telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan terkait Israel serta mendorong negara-negara anggota ICC untuk meninggalkan lembaga tersebut.
Sementara itu, laporan media Israel juga menyebutkan adanya kekhawatiran di kalangan pejabat militer Israel bahwa Netanyahu dapat mendorong eskalasi konflik untuk menunda pemilu yang akan datang. Namun, klaim tersebut merupakan penilaian yang dilaporkan media dan bukan keputusan atau fakta yang telah terbukti.[]
