ORINEWS.id – Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai rute pelayaran bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Saat ini, kedua negara disebut sedang memfinalisasi pengaturan untuk pengelolaan bersama jalur pelayaran strategis tersebut.
Dilansir dari AFP, Rabu (5/8/2026), Iran telah mengambil alih kendali de facto atas Selat Hormuz sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap negara itu pada 28 Februari lalu. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting bagi perdagangan energi global.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Teheran ingin mencapai kesepakatan untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut. Namun, Iran membantah pernyataan itu dan menegaskan akan mengatur pengelolaan Selat Hormuz bersama negara tetangganya, Oman.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan koordinat geografis rute pelayaran yang dirancang kedua negara telah disepakati.
“Koordinat geografis rute yang direncanakan oleh kedua belah pihak telah disepakati. Jika pihak ketiga tertentu tidak menghambat proses ini, pernyataan bersama kedua negara yang memuat pertimbangan utama serta poin-poin kesepakatan saat ini sedang dalam tahap peninjauan dan penyusunan akhir,” ujar Baqaei, seperti dikutip kantor berita pemerintah IRNA.
Menurut Baqaei, pembicaraan antara Iran dan Oman masih terus berlangsung. Namun, ia menegaskan bahwa sekalipun kesepahaman tercapai, kondisi Selat Hormuz belum tentu sepenuhnya aman bagi seluruh kapal yang melintas.
“Faktor-faktor yang menyebabkan Selat Hormuz menjadi tidak aman masih ada akibat tindakan Amerika Serikat, khususnya blokade angkatan laut serta tindakan agresif dan mengancam lainnya terhadap Iran dan kepentingannya,” katanya.
Sebelum konflik terbaru pecah, Selat Hormuz menjadi jalur transit sekitar seperlima ekspor minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Ketegangan yang terjadi di kawasan tersebut telah berulang kali memicu lonjakan harga energi global, sekaligus meningkatkan tekanan ekonomi dan politik terhadap Washington untuk mengakhiri konflik.[]
