ORINEWS.id — Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai perang politik global pada era modern tidak lagi dominan dilakukan melalui operasi militer terbuka ataupun tekanan ekonomi langsung. Menurut dia, pola baru yang berkembang justru memanfaatkan propaganda berbasis budaya populer, media digital, hingga pembentukan opini publik internasional.
Amir mengatakan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi menghadapi tekanan geopolitik dari kekuatan global yang memiliki kepentingan terhadap arah kebijakan nasional Indonesia.
Menurut dia, tekanan tersebut dapat muncul apabila pemerintah dinilai terlalu kuat mendorong kemandirian ekonomi nasional, memperkuat nasionalisme pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah rivalitas global.
“Terutama jika pemerintahan Prabowo dianggap terlalu kuat dalam membangun kemandirian ekonomi, memperkuat nasionalisme sumber daya alam, serta memperbesar posisi tawar Indonesia di tengah rivalitas global,” kata Amir, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan, pola operasi semacam itu bukan hal baru dalam dinamika politik internasional. Sejumlah negara berkembang, kata dia, pernah mengalami tekanan melalui instrumen soft power warfare atau perang pengaruh yang dimainkan lewat isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, film dokumenter, gerakan sosial, hingga kampanye media internasional.
“Sekarang perang bukan lagi semata perang senjata. Yang jauh lebih berbahaya adalah perang persepsi,” ujarnya.
Dalam analisanya, Amir turut menyinggung nama George Soros yang selama ini kerap dikaitkan dengan pendanaan jaringan masyarakat sipil global, gerakan demokratisasi, hingga aktivitas politik transnasional di berbagai negara.
Meski demikian, Amir mengingatkan pemerintah agar tidak merespons secara emosional terhadap kemunculan film, karya budaya, maupun konten digital yang dinilai memiliki muatan propaganda politik.
Menurut dia, langkah pelarangan atau pembungkaman justru berpotensi menjadi jebakan strategis yang dapat memperbesar tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia.
“Kalau ada film propaganda lalu negara langsung melarang, itu justru bisa dipakai untuk membangun narasi bahwa pemerintah anti-demokrasi, anti-kebebasan berekspresi, dan represif. Di situlah operasi propaganda berhasil,” kata Amir.
Ia menilai pemerintah perlu mengedepankan pendekatan komunikasi publik yang terbuka dan edukatif agar tidak memberi ruang berkembangnya persepsi negatif di tingkat internasional. []
