Oleh: Inayatun Mutmainnah
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi mahasiswa semester 5 ke atas akibat dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah merupakan sebuah langkah yang sangat mengejutkan.
Konflik global yang terjadi jauh dari Indonesia ternyata memiliki efek domino, tidak hanya pada bidang ekonomi dan politik, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan.
Di satu sisi, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap ketidakstabilan global, misalnya terkait kenaikan harga energi, gangguan distribusi, atau potensi krisis yang dapat memengaruhi aktivitas nasional.
Dengan menerapkan PJJ, pemerintah mungkin ingin menekan mobilitas, meningkatkan efisiensi biaya operasional kampus, serta menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah situasi yang tidak pasti.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah persoalan. Tidak semua mahasiswa menerima pembelajaran jarak jauh (PJJ), karena tidak semuanya memiliki akses yang memadai terhadap perangkat maupun jaringan internet yang stabil.
Pembelajaran jarak jauh sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal efektivitas membangun pemahaman mahasiswa serta kualitas pengalaman belajar yang optimal. Seharusnya, mahasiswa semester 5 ke atas mulai fokus pada penelitian, praktik, penyusunan skripsi, atau persiapan dunia kerja.
Kebijakan ini perlu dikaji kembali: apakah benar konflik yang terjadi di Timur Tengah memiliki dampak langsung yang signifikan sehingga pemerintah harus mengubah sistem pembelajaran menjadi PJJ di Indonesia? Atau justru ini merupakan langkah preventif yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil mahasiswa di lapangan?
Menurut saya, jika PJJ memang harus diterapkan pada mahasiswa semester 5 ke atas, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur, memberikan kuota internet gratis, menyediakan fasilitas yang mendukung, serta merancang pembelajaran yang lebih interaktif agar mahasiswa tetap semangat belajar dan tidak mudah bosan.
Pada akhirnya, pendidikan tidak hanya menjadi imbas dari konflik global. Kebijakan ini harus benar-benar berorientasi pada kepentingan mahasiswa, bukan sekadar respons cepat terhadap situasi global.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Bahasa Indonesia.
