ORINEWS.id – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, mendorong Majelis Adat Aceh (MAA) untuk melakukan koordinasi intensif dengan para ulama dan umara dalam membahas penyesuaian mahar nikah yang berlaku di masyarakat, Kamis (5/2/2026).
Musriadi menekankan perlunya kajian komprehensif terhadap mahar nikah agar tidak memberatkan calon pengantin, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, tingginya standar mahar di beberapa wilayah dapat menjadi faktor penghambat pernikahan yang sah dan sesuai syariat.
“Kita mendorong MAA agar duduk bersama ulama dan umara untuk merumuskan kebijakan yang bijak terkait mahar nikah, sehingga tetap menjaga nilai adat dan syariat Islam, namun tidak memberatkan masyarakat,” ujar Musriadi.
Politikus ini menegaskan adat Aceh menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam pernikahan. Karena itu, penyesuaian mahar harus mengedepankan prinsip kemaslahatan umat serta tetap sesuai hukum Islam.
Koordinasi lintas unsur ini juga dianggap penting agar setiap keputusan memiliki legitimasi adat, agama, dan pemerintah. Dengan begitu, hasil kesepakatan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Musriadi berharap MAA berperan aktif sebagai mediator antara aspirasi masyarakat dengan pandangan ulama dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita ingin pernikahan menjadi jalan ibadah yang mudah, bukan justru menjadi beban sosial dan ekonomi. Sinergi antara MAA, ulama, dan umara sangat penting untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
DPRK Banda Aceh siap mendukung setiap langkah yang memperkuat nilai adat dan syariat Islam sekaligus mendorong kesejahteraan sosial masyarakat dalam kehidupan berkeluarga. [*]
