ORINEWS.id, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 53.971 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Data tersebut merupakan pembaruan hingga hari kedelapan penanganan bencana, yakni Sabtu (22/8/2026).
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, dari total rumah yang rusak, sebanyak 19.006 unit masuk kategori rusak berat.
Sementara itu, 11.777 rumah mengalami rusak sedang dan 23.188 lainnya masuk kategori rusak ringan.
“Berdasarkan pembaruan data di hari kedelapan atau per Sabtu (22/8), tercatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 unit masuk kategori rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan,” ujar Berton dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Manggarai Timur paling terdampak
Kerusakan rumah tersebut tersebar di tujuh kabupaten di NTT. Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak.
BNPB mencatat sebanyak 17.039 rumah di Manggarai Timur mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, 6.713 rumah rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
Kabupaten Manggar berada di posisi berikutnya dengan total 7.045 rumah rusak. Rinciannya, 3.582 rumah rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
Kemudian, Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah rusak, terdiri dari 1.973 rumah rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
Di Kabupaten Manggarai Barat, jumlah rumah rusak mencapai 9.402 unit. Sebanyak 3.334 rumah masuk kategori rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
Sementara itu, Kabupaten Nagekeo mencatat 4.829 rumah rusak. Rinciannya, 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
Adapun di Kabupaten Ende terdapat 3.953 rumah rusak, terdiri dari 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
Kabupaten Sikka mencatat jumlah rumah rusak paling sedikit dibanding enam kabupaten lainnya, yakni 3.574 unit. Sebanyak 939 rumah rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
Data masih diverifikasi
Berton menegaskan, jumlah tersebut masih bersifat sementara. BNPB bersama pemerintah daerah masih melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan data kerusakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Angka tersebut merupakan data sementara yang masih melalui tahapan verifikasi dan validasi. Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” kata Berton.
Menurut dia, pendataan kerusakan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan melakukan verifikasi serta validasi data di lapangan.
Khusus rumah yang masuk kategori rusak berat, data tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
“Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,” tuturnya.[]
