ORINEWS.id, JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik” pada Kamis (6/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, itu bertujuan meningkatkan pemahaman insan pers mengenai industri pendanaan digital (Pindar), sekaligus memperkuat kapasitas jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto, mengatakan perkembangan industri keuangan digital menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu menghasilkan pemberitaan yang benar, berimbang, dan mudah dipahami publik.
“Melalui workshop ini kami berharap wartawan dapat memahami literasi dan inklusi keuangan secara lebih mendalam. Dengan begitu, pemberitaan yang dihasilkan dapat memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital,” ujar Marthen dalam keterangannya.
Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital. Karena itu, peningkatan kompetensi jurnalis dalam memahami isu-isu keuangan menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru sekaligus meningkatkan literasi publik.
Workshop tersebut juga diharapkan menjadi ruang diskusi antara insan pers dan pelaku industri pendanaan digital mengenai perkembangan sektor financial technology (fintech), tantangan yang dihadapi, hingga upaya memperkuat perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital.
Kolaborasi antara PWI Pusat dan AFPI diharapkan mampu memperkuat sinergi antara dunia pers dan industri pendanaan digital dalam mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, jurnalisme yang berkualitas diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat dari berbagai informasi yang menyesatkan terkait literasi dan layanan keuangan digital.[]
