ORINEWS.id – Keuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, mengungkapkan sebanyak 20 anak di gampongnya terancam putus sekolah setelah tidak diterima di sekolah mana pun usai mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Selama ini, anak-anak di Gampong Deah Raya memang harus bersekolah di luar kampung karena hingga kini belum tersedia sekolah dasar di wilayah tempat tinggal mereka.
Persoalan tersebut disampaikan Samsul Bahri saat beraudiensi dengan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banda Aceh segera mencarikan solusi agar seluruh anak yang belum memperoleh sekolah dapat diterima pada tahun ajaran ini, meski kegiatan belajar mengajar telah berlangsung beberapa pekan.
“Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah. Pak Kadis harus mengakomodasi mereka yang belum mendapatkan sekolah ini secepatnya,” tegas Irwansyah.
Menurutnya, Disdikbud dapat mengarahkan anak-anak asal Gampong Deah Raya ke sekolah terdekat, seperti di Alue Naga, Tibang, maupun Lamdingin.
Untuk jangka panjang, Irwansyah meminta Pemerintah Kota Banda Aceh membangun kembali sekolah di Gampong Deah Raya. Menurutnya, jumlah penduduk di kawasan pesisir tersebut terus bertambah, termasuk dengan berkembangnya sejumlah kawasan perumahan baru, sementara fasilitas pendidikan hingga kini masih sangat terbatas.
Ia juga menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Menurutnya, lahan yang sejak awal dihibahkan untuk kepentingan pendidikan seharusnya tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak dialihkan untuk fungsi lain.
Selain itu, Irwansyah meminta Pemerintah Kota Banda Aceh meningkatkan koordinasi dan keterbukaan informasi, termasuk melibatkan pemerintah gampong dalam setiap pembahasan terkait aset yang berada di wilayah mereka.
“Sangat disayangkan jika pengalihan lahan dilakukan tanpa melibatkan keuchik dan perangkat gampong sebagai tuan rumah tempat aset tersebut berada. Hal seperti ini tidak boleh terulang,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Samsul Bahri yang didampingi Ketua Tuha Peut Gampong, Bin Hasyim, menjelaskan bahwa di Gampong Deah Raya terdapat lahan bekas SD Negeri 99 yang kini terbengkalai.
Sekolah yang berdiri sejak 1986 itu hancur diterjang tsunami pada 2004 dan tidak lagi dibangun kembali karena saat itu jumlah penduduk masih sedikit sehingga dianggap belum membutuhkan sekolah.
Sejak saat itu, lahan tersebut dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Belakangan, lahan yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Banda Aceh itu dipinjam-pakaikan untuk peruntukan lain, bukan untuk pembangunan sekolah.
Sementara itu, jumlah penduduk Gampong Deah Raya terus bertambah sehingga kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan menjadi semakin mendesak. Karena itu, aparatur gampong berharap pemerintah menghadirkan kembali sekolah di wilayah tersebut.
Melalui audiensi itu, pihak gampong menyampaikan dua persoalan utama, yakni dialihfungsikannya lahan bekas sekolah serta adanya puluhan anak yang belum mendapatkan sekolah pada tahun ajaran baru.
Samsul Bahri juga mengaku pihak gampong tidak pernah dilibatkan ketika lahan bekas sekolah tersebut dipinjam-pakaikan kepada pihak lain.
“Kami tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong,” ujarnya.
Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan aset yang diperuntukkan bagi pendidikan seharusnya tetap digunakan sesuai fungsi awalnya. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga lahan sekolah tidak layak dialihkan untuk kepentingan lain.
Ia juga mendesak Disdikbud Banda Aceh segera mencarikan solusi agar seluruh anak di Gampong Deah Raya dapat bersekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan pihaknya akan segera membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga sebagai solusi sementara.
Ia memastikan seluruh anak yang sebelumnya belum memperoleh sekolah akan dapat mengikuti proses belajar pada tahun ajaran ini.
Terkait lahan bekas sekolah, Sulaiman menjelaskan lokasi tersebut sebelumnya telah masuk dalam pemetaan pembangunan sekolah. Bahkan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan SMP di kawasan itu kepada pemerintah pusat agar anak-anak di wilayah pesisir memiliki akses pendidikan yang lebih dekat.
Namun, rencana tersebut kini terkendala karena lahan yang sebelumnya disiapkan sudah tidak lagi tersedia.[]
