ORINEWS.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Aspirasi Rakyat (JARA) menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pasokan batu bara bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Juru Bicara LSM JARA, Rizki Maulizar, mengatakan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, independen, serta tetap berlandaskan prinsip due process of law. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Sektor energi, khususnya pasokan bahan baku pembangkit listrik nasional, merupakan kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dugaan korupsi di sektor ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan energi nasional,” kata Rizki dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (12/7/2026).
Ia menegaskan dukungan terhadap langkah Polri untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan.
“Kami mendukung penuh langkah tegas Polri dalam membongkar praktik kasus korupsi pasokan batu bara ke PLN. Kasus ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Siapa pun aktor intelektual di baliknya harus disikat habis tanpa kompromi,” ujar Rizki.
Menurut dia, apabila praktik tersebut dibiarkan, dampaknya dapat membebani efisiensi operasional PLN dan berpotensi meningkatkan kerugian negara melalui pembengkakan subsidi.
Rizki juga menilai Polri memiliki momentum untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
“Polri sudah saatnya menunjukkan taringnya dalam menangani kasus korupsi. Jangan ada keraguan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” katanya.
Selain mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung, JARA mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang terus mendalami perkara tersebut. Ia berharap penyidik menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Kami mendukung Polri untuk mengusut perkara ini hingga tuntas berdasarkan alat bukti yang sah. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan due process of law,” ucapnya.
Rizki juga mendorong Polri untuk mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan. Menurutnya, transparansi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar perhatian terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada dugaan kasus pasokan batu bara untuk PLN. Menurut dia, masih banyak dugaan tindak pidana korupsi di berbagai sektor yang juga harus ditangani secara profesional dan tanpa pandang bulu.
“Masih banyak dugaan kasus korupsi di berbagai sektor yang harus diusut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kami berharap seluruh aparat penegak hukum, termasuk Polri, terus fokus menuntaskan setiap perkara berdasarkan alat bukti yang sah sehingga tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujar Rizki.
Ia menambahkan, profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.[]
