ORINEWS.id – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, menegaskan komitmennya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan bagi investor yang menanamkan modal di Aceh.
“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Kapolda Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam (23/06/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Marzuki menanggapi pertanyaan mengenai keamanan investasi yang mencuat dalam rapat migas Blok Andaman di Pemerintah Aceh.
Rapat itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, dan berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh, kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Selasa pagi (23/06/2026). Forum tersebut dihadiri anggota DPR Aceh, SKPA, Staf Ahli Gubernur Aceh, guru besar migas, serta para pakar migas.
Dalam rapat itu, seluruh peserta menyampaikan apresiasi terhadap upaya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang dinilai tengah memperjuangkan agar migas dari Blok Andaman dapat diproses di kawasan KEK Arun, Lhokseumawe.
“Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh,” kata Prof Dr Jasman J Maruf, akademisi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Pada kesempatan yang sama, terungkap bahwa dalam sejumlah pertemuan Tim PoD (Plan of Development) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) bersama SKK Migas dan Mubadala Energy, muncul isu terkait keamanan dan kenyamanan investasi di daratan Aceh.
“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” kata Prof Dr Mahidin dari Tim PoD Pemerintah Aceh. “Padahal kita sudah jelaskan kondisi keamanan dan kenyaman di Aceh.”
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Aceh Aisyah Ismail (Kak Iin) menilai persoalan keamanan dan kenyamanan yang dipersoalkan investor tidak berdasar.
“Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco (PT Medco E&P Malaka anak perusahaan PT Medco Energy Internasional Tbk.) beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” kata Kak Iin.
Ia juga menyebut Aceh memiliki catatan keamanan yang baik berdasarkan sejumlah data lembaga kredibel, termasuk Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta skor Goodstats.
Kapolda Aceh menegaskan bahwa kondisi keamanan di Aceh telah terbukti secara fakta dan data, sehingga tidak perlu diragukan oleh pihak manapun.
“Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh,” kata Kapolda.[]
