ORINEWS.id — Sejumlah tokoh masyarakat sipil menyoroti kondisi demokrasi dan arah kekuasaan negara dalam kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi yang digelar Institut Harkat Negeri di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam diskusi tersebut, para pembicara menilai fungsi negara mengalami pergeseran dari alat distribusi keadilan dan kesejahteraan menjadi mesin elektoral yang digerakkan kepentingan politik kekuasaan.
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, mengatakan berbagai kebijakan publik saat ini dinilai semakin berorientasi pada kepentingan elektoral dibanding pelayanan kepada masyarakat.
“Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral,” ujar Sudirman.
Ia mempertanyakan sejumlah kebijakan yang menurutnya sarat kepentingan politik, termasuk pengelolaan anggaran negara dan pembangunan di sejumlah daerah.
“APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat,” katanya.
Sudirman juga menilai kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya fungsi lembaga politik formal, termasuk DPR dan partai politik. Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil dan generasi muda untuk membangun konsolidasi dan memperkuat gerakan sosial.
“DPR lumpuh, partai lumpuh, itu wake up call buat masyarakat sipil bangkit dan bersatu,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati. Ia menilai tingginya biaya politik mendorong praktik-praktik eksploitasi sumber daya demi mengembalikan dukungan finansial dari para penyandang dana politik.
“Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai,” kata Annisa.
Dalam diskusi itu, Papua menjadi salah satu sorotan utama terkait eksploitasi sumber daya alam dan pendekatan keamanan yang dinilai berlebihan.
Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menilai pendekatan militeristik di Papua menunjukkan kegagalan negara dalam membangun relasi yang adil dengan masyarakat setempat.
“Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia,” ujar Todung.
Sementara itu, mantan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyoroti ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam yang disebut terus terjadi di Papua.
“SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi,” ucap Beka.
Arsitek dan pemikir perkotaan Marco Kusumawijaya mengajak masyarakat lebih kritis terhadap pembangunan yang dilakukan atas nama kepentingan publik namun dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan dan sosial.
“Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu,” katanya.
Jurnalis senior dari Lamalera, NTT, Bona Beding, turut menjelaskan simbol salib dalam film Pesta Babi sebagai lambang penderitaan sekaligus pembebasan.
“Salib itu kita pikul bersama untuk lepas dari kekejaman bangsa sendiri,” ujarnya.
Adapun mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan pentingnya mengembalikan fungsi negara sebagai distributor keadilan, termasuk melalui cara pandang baru terhadap hubungan manusia dan alam.
“Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara-merawat alam, bukan menguasai-memiliki,” kata Lukman.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi masyarakat sipil terhadap isu demokrasi, eksploitasi sumber daya, hingga arah pembangunan nasional yang dinilai perlu kembali berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. []
