ORINEWS.id – Utang pemerintah RI per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini naik Rp 229,26 triliun dibandingkan posisi per 30 September 2025 yang sebesar Rp 9.408,64 triliun.
Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Jumat (13/2/2026), utang pemerintah terdiri dari dua instrumen utama, yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Sebagian besar utang dikuasai SBN sebesar Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen, sedangkan sisanya berupa pinjaman mencapai Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, rasio utang yang mendekati 40 persen terhadap PDB tidak lepas dari tekanan perlambatan ekonomi yang sempat terjadi pada 2025. Meski meningkat, angka ini masih berada di bawah batas aman 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Purbaya menambahkan, penambahan utang merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjerumus ke krisis lebih dalam.
“Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya,” ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). []
