ORINEWS.id, JAKARTA — Sinergi kebijakan, inovasi, dan penguatan talenta digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Semangat tersebut menjadi fokus Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Rangkaian kegiatan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 24–26 September 2026 dengan mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”.
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 24 September 2026.
Turut hadir dalam seremoni pembukaan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang disertai penganugerahan TPID Awards dan Championship TP2DD atas inovasi efisiensi tata kelola daerah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa transformasi digital perlu terus diakselerasi di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat, ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi, serta risiko digital yang semakin kompleks.
Sejalan dengan semangat Sinergi Merah Putih, akselerasi tersebut perlu didukung sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan serta penguatan keamanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen.
“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi. Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Destry.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia.
“Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030,” ujar Airlangga.
Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui inovasi dan pengembangan talenta digital agar semakin inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejalan dengan itu, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi yang semakin canggih, tetapi memastikan inovasi memberikan manfaat nyata bagi ekonomi riil.
“Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat,” ujarnya.
Pentingnya sinergi turut ditekankan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, khususnya antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Transaksi Digital Terus Tumbuh
Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai 6,11 miliar transaksi.
Capaian tersebut didukung peningkatan akseptasi QRIS yang mencapai 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant. Ke depan, optimalisasi manfaat akseptasi QRIS terus ditingkatkan seiring pertumbuhan penggunaan Kartu Kredit Indonesia.
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel menggunakan BI-FAST mencapai 549 juta transaksi dengan nilai transaksi Rp1.346 triliun.
Di tingkat daerah, khususnya Provinsi Aceh, masyarakat semakin akrab dengan transaksi digital. Di tengah upaya mendukung target nasional Elektronifikasi Keuangan Daerah (EKD), penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Bumi Serambi Mekkah semakin terasa hasilnya.
Hingga Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS di Aceh tercatat mencapai 848.176 pengguna atau tumbuh 22,46 persen secara tahunan. Sementara itu, jumlah merchant mencapai 347.497 atau tumbuh 55,78 persen secara tahunan.
Capaian tersebut tidak lepas dari semakin luasnya akseptasi QRIS pada sektor UMKM, pasar rakyat, pariwisata, dan layanan publik.
Salah satu implementasi digitalisasi tersebut adalah penerapan QRIS Dinamis pada pembayaran PBB-P2 di Kota Banda Aceh. QRIS pembayaran diintegrasikan langsung ke dalam SPPT sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah, cepat, dan akurat.
Inovasi ini lahir dari sinergi antara BPKK Kota Banda Aceh, Bank Aceh Syariah, dan Bank Indonesia dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Karena hasilnya menjanjikan, program tersebut diharapkan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Aceh dalam jangka panjang.
Bank Indonesia Provinsi Aceh juga melakukan berbagai program untuk mendorong peningkatan pengalaman pengguna bagi masyarakat melalui sejumlah program kolaboratif.
Salah satunya melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah, di mana masyarakat yang bertransaksi menggunakan QRIS memperoleh sweetener berupa paket sembako. Program serupa juga dilakukan dalam pembayaran PBB-P2 bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan pemberian sweetener bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
Sinergi Pengendalian Inflasi
FEKDI x IFSE 2026 juga menjadi momentum sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sinergi tersebut tercermin melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi–Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID/TPIP).
Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perhatian pemerintah terhadap pengendalian inflasi di daerah. Hal tersebut tercermin dari intensitas koordinasi Mendagri dengan seluruh kepala daerah terkait perkembangan harga komoditas di masing-masing wilayah, komoditas yang perlu menjadi perhatian, serta solusi untuk menjaga stabilitas harga sehingga kesejahteraan masyarakat terjaga.
Dengan berbagai upaya tersebut, inflasi dijaga dalam kisaran sasaran tahun 2026, yakni 2,5±1 persen. Pada Agustus 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 3,19 persen secara tahunan, sedangkan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) tercatat 4,06 persen secara tahunan.
Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat bauran kebijakan dan sinergi TPID/TPIP melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sosial (GPIPS) serta mengantisipasi risiko gangguan cuaca El Niño agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Dalam kesempatan tersebut, turut diumumkan pemenang TPID Awards 2026 dan penghargaan bagi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, serta Kabupaten/Kota Berprestasi.
Para pemenang TPID Awards 2026 juga direkomendasikan memperoleh tambahan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengendalian inflasi sekaligus mendorong penguatan upaya menjaga stabilitas harga di daerah secara berkelanjutan.
Sinergi pengendalian inflasi daerah melalui TPID di Provinsi Aceh turut menunjukkan capaian positif. Pada Agustus 2026, inflasi IHK Provinsi Aceh tercatat sebesar 4,86 persen secara tahunan.
Capaian tersebut didukung koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di seluruh wilayah Aceh.
Sepanjang Agustus 2026, kolaborasi Bank Indonesia Aceh dan TPID Aceh telah merealisasikan 38 kali Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, serta Kota Banda Aceh dan Subulussalam.
Selain itu, turut disalurkan pasokan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa 22,1 ton beras premium ke wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Percepatan digitalisasi daerah terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antarpelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Penguatan agenda pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sinergi Kebijakan untuk Ekonomi dan Keuangan Digital yang Berdampak
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi inovasi Bank Indonesia dan ASPI, yaitu QRIS dan BI-FAST, yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, digitalisasi tidak berhenti pada penerapan teknologi.
“Digitalisasi adalah pintu masuk transformasi. Tapi transformasi tidak berhenti di digitalisasi. Pertanyaan besarnya, apakah menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Agus.
Ekonomi dan keuangan digital membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan manusia, wilayah, pasar, dan pusat-pusat pertumbuhan. Dengan dukungan infrastruktur digital yang cepat, terkoneksi, dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik, transformasi digital diharapkan mampu menghasilkan ekonomi yang semakin produktif, masyarakat yang semakin terhubung, dan pembangunan yang semakin merata.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya sinergi kebijakan agar transformasi digital memberikan dampak bagi perekonomian dan masyarakat.
“Kami mengusung semangat Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa untuk menyatukan infrastruktur digital nasional, menghubungkan sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah, serta membangun standar agar seluruh ekosistem terkoneksi dan berbicara dalam bahasa yang sama,” ujar Destry.
Transformasi tersebut diperkuat dengan prinsip 3I—Impactful, Inklusif, dan Integratif—agar digitalisasi memberikan manfaat nyata, memperluas akses masyarakat, dan membangun ekosistem yang semakin terkoneksi.
Prinsip tersebut juga didukung Sinergi Merah Putih antara Bank Indonesia, pemerintah, asosiasi dan pelaku industri sistem pembayaran, serta seluruh masyarakat.
FEKDI x IFSE 2026, Gebyar Transformasi Digital Nasional
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 turut memayungi berbagai inisiatif strategis pengembangan EKD, termasuk Program Pelatihan Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (DIGDAYA) yang menjadi bagian dari Program Inovasi Digital Indonesia (PIDI).
Inisiatif PIDI tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Digital Talent Expo pada FEKDI x IFSE 2026 yang menjadi puncak kompetisi inovasi dan showcasing talenta digital nasional dengan bersinergi bersama otoritas dan pelaku industri.
Selain itu, Program Akselerasi OJK Infinity juga hadir untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai program akselerasi ekosistem keuangan digital.
Gelaran FEKDI x IFSE 2026 juga menjadi momentum edukasi tentang Digitalisasi Perlindungan Sosial dan InaGOV yang merupakan portal layanan digital Aparatur Sipil Negara (ASN).
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, 24–26 September 2026, di JICC Jakarta, dengan fokus penguatan sinergi nasional pada hari pertama, pengembangan talenta dan inovasi digital pada hari kedua, serta penguatan konektivitas EKD antarnegara pada hari ketiga.
FEKDI x IFSE 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang showcase dan kolaborasi, tetapi juga ruang yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta, serta kebutuhan nyata industri dan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.[]
