ORINEWS.id, TEHERAN – Iran telah menyampaikan secara penuh dan transparan posisi serta persyaratannya terkait Selat Hormuz kepada Pakistan. Informasi tersebut disampaikan seorang sumber yang mengetahui persoalan itu kepada Tasnim News Agency.
Sumber tersebut mengatakan, Iran memaparkan sikapnya secara rinci dalam pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Field Marshal Asim Munir yang melakukan kunjungan ke Teheran untuk menyampaikan pesan Iran kepada Amerika Serikat (AS).
Sumber itu sekaligus membantah laporan sejumlah media yang menyebut Munir membawa pesan bernada ancaman. Menurutnya, kunjungan tersebut justru dimaksudkan untuk membuka jalan bagi negosiasi.
Salah satu tuntutan utama Iran adalah agar AS kembali pada Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad dan memenuhi seluruh ketentuannya, termasuk Pasal 5.
Delegasi Pakistan Bertemu Pejabat Senior Iran
Munir tiba di Teheran pada Senin bersama Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja sama kedua negara sekaligus membahas perkembangan situasi regional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan kunjungan tersebut berlangsung pada salah satu periode terbaik dalam hubungan Iran-Pakistan. Menurut dia, kedua negara berupaya memperluas hubungan bilateral serta mendukung perdamaian dan keamanan regional.
Munir dan Naqvi menggelar pertemuan secara terpisah dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Dalam pertemuan dengan Munir, Ghalibaf mengatakan kewajiban para pihak berdasarkan memorandum tersebut sudah jelas. Ia menilai kegagalan Washington memenuhi komitmennya telah mengganggu stabilitas regional dan memperdalam ketidakpercayaan.
Sementara itu, Naqvi menyebut pertemuannya dengan Pezeshkian berlangsung sangat produktif. Kedua pihak membahas langkah untuk mengaktifkan kembali memorandum tersebut dengan tujuan mencapai penyelesaian yang komprehensif.
Menurut Naqvi, pembicaraan tersebut berakhir dalam suasana positif.
AS Perketat Sanksi terhadap Iran
Upaya diplomatik tersebut berlangsung di tengah babak baru tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin mengumumkan sanksi terhadap hampir 60 entitas, individu, dan kapal yang memiliki keterkaitan dengan Iran. Mereka disebut terkait dengan jaringan nuklir, rudal, siber, dan minyak.
Washington juga menangguhkan sejumlah lisensi umum yang menurut pemerintah AS sebelumnya memungkinkan pengiriman uang ke Iran.
Bessent mengatakan kampanye yang dijuluki “Operation Economic Outcast” akan menerapkan pendekatan zero leakage. Ia memperingatkan negara-negara yang tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan Teheran akan menghadapi “jangkauan penuh kekuatan Amerika”.
Di sisi lain, seorang sumber politik-keamanan senior Iran mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa langkah tersebut lebih merupakan propaganda media daripada perubahan substantif di lapangan.
Sumber tersebut menilai Washington pada dasarnya telah menghabiskan sebagian besar langkah yang tersedia untuk menekan Iran.
Ia juga mengatakan pesan ekonomi Presiden AS Donald Trump mengikuti siklus yang berulang, bertepatan dengan pembukaan pasar, dan bertujuan memengaruhi harga energi.
Sumber tersebut menyoroti pengumuman terbaru Washington disampaikan ketika mediator Pakistan berada di Teheran. Menurutnya, hal itu kembali menunjukkan penggunaan taktik tekanan psikologis terhadap Iran.
Perkembangan tersebut menempatkan upaya diplomatik Pakistan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran. Iran sendiri menekankan pentingnya pemenuhan kembali komitmen dalam MoU Islamabad sebagai bagian dari upaya membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih luas.[]
