ORINEWS.id, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan, ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan. Menurut dia, jumlah tersebut terlalu banyak, termasuk karena adanya lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang dinilai tidak produktif.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Prabowo.
Karena itu, pemerintah melakukan perampingan dengan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegasnya.
Hemat Rp 50 Triliun
Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan jumlah BUMN, pemerintah menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun.
“Ini artinya setiap tahun Rp 50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Prabowo.
Ia juga menyampaikan pembenahan BUMN telah berdampak terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara.
Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp 326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp 186 triliun.
Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp 142,3 triliun atau meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp 53 triliun pada 2024 menjadi Rp 138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen.
Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp 200 triliun tanpa PMN.
Dorong Hilirisasi
Prabowo menegaskan peningkatan kinerja BUMN tidak hanya diarahkan untuk mengejar keuntungan, tetapi juga mempercepat industrialisasi dan hilirisasi nasional.
Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Proyek-proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, serta sejumlah proyek waste to energy.
Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.
Kelola Devisa Hasil Ekspor
Selain melakukan restrukturisasi BUMN dan mendorong hilirisasi, pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Prabowo mengatakan, sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dollar AS dari tiga komoditas strategis dalam waktu dua bulan 13 hari.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD 5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo.
Menurut dia, pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi.
Dalam waktu dekat, pengelolaan tersebut juga akan diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Prabowo menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Prabowo.[]
