ORINEWS.id – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung pengembangan komoditas nilam Aceh sebagai proyek hilirisasi UMKM nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Razma Agro Jayana, Kementerian UMKM, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dan Universitas Samudra Langsa di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (8/7/2026).
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahmat, yang mengikuti kegiatan secara daring, mengatakan nilam Aceh merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.
Menurut Bagus, nilam Aceh memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) alami terbaik di dunia yang melampaui standar nasional dibandingkan daerah lain. Selain itu, komoditas tersebut disebut mampu memenuhi sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia sehingga memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai komoditas ekspor.
Sementara itu, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM, Metty Kusmayantie, mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pembiayaan modal melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster untuk mendukung pengembangan usaha para petani nilam.
Ia menjelaskan, intervensi yang dilakukan Kementerian UMKM terhadap pengembangan nilam Aceh juga menjadi model atau role model pembentukan holding UMKM yang nantinya dapat direplikasi pada komoditas unggulan lainnya.
“Kami membantu standardisasi agar memenuhi International Organization for Standardization (ISO) serta membuka aksesnya guna dipasarkan demi memenuhi permintaan global,” ujar Metty.
Metty berharap komitmen yang telah disepakati melalui penandatanganan PKS tersebut mampu memperkuat ekosistem industri nilam di Aceh, mulai dari aspek budidaya, pembiayaan, hingga pemasaran.
Direktur PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan, mengatakan pihaknya telah memvalidasi dan melakukan asesmen terhadap 372 petani nilam yang tersebar di tujuh kabupaten. Data tersebut diajukan sebagai dasar pengajuan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia selaku mitra pembiayaan.
Secara keseluruhan, lanjut Razuan, terdapat sekitar 1.500 petani mitra yang telah terdata dalam sistem dan tersebar di 49 titik kemitraan pada 15 kabupaten/kota di Aceh.
Ia menambahkan, pemetaan lahan nilam kini dilakukan secara lebih akurat melalui sistem Razma D-Clone, sehingga seluruh lahan telah terdokumentasi dalam peta poligon digital.
Saat ini, luas lahan nilam yang telah dipetakan mencapai sekitar 1.375 hektare yang tersebar di 49 lokasi.
“Semua pihak bisa mengakses dasbor sistem ini, termasuk Universitas Samudra yang melakukan pendampingan, begitu juga dengan BSI untuk memantau progres budidaya nilam yang dibiayai,” kata Razuan.
Menurutnya, penandatanganan PKS tersebut merupakan puncak dari proses kerja sama yang telah dibangun selama satu tahun terakhir.
“Kami menginginkan seremonial di akhir, artinya kami sudah bekerja duluan. Kalau tanda tangan di awal, khawatir tidak ada yang bekerja lagi nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSI Area Banda Aceh, Bambang Prasetya, menegaskan BSI sebagai penyalur KUR siap mendukung pembiayaan bagi petani nilam sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil penilaian kelayakan masing-masing petani.
Ia menjelaskan, pembiayaan akan menggunakan skema KUR Klaster Avalis, yang pelaksanaannya memerlukan tindak lanjut dari perusahaan sebagai avalis.
“BSI siap memberikan pelayanan KUR kepada para petani nilam,” pungkasnya.[]
