ORINEWS.id – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, secara profesional di tengah munculnya isu yang mengaitkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menilai langkah Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop yang diduga berisi uang dan ditinggalkan Bupati Kuansing saat audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 merupakan bentuk komitmen terhadap integritas.
“Jangan sampai kejujuran dan ketegasan seorang pejabat justru dijadikan bahan tuduhan tanpa bukti. Itu sangat merugikan dan berpotensi meredupkan semangat pejabat lain yang ingin bersih,” ujar Abdul Razak dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2026).
Razak juga mengapresiasi langkah KPK yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardileh pada 29 Juni 2026.
Menurut dia, penegakan hukum harus tetap berjalan secara objektif berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.
Selain itu, PP HIMMAH juga memberikan apresiasi kepada Raja Juli Antoni yang disebut telah menyampaikan secara terbuka adanya dugaan pemberian uang tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi sikap kesatria Menteri Raja Juli Antoni, yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap,” kata Razak.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait dugaan keterlibatan Raja Juli dalam perkara tersebut.
“Sudah jelas Bapak Menteri secara rinci memberikan klarifikasi terbuka atas tuduhan itu,” ujarnya.
Razak menilai, sikap Raja Juli Antoni menunjukkan komitmen terhadap integritas karena menolak dugaan upaya penyogokan sejak awal.
“Jangan biarkan isu melenceng membuat penegakan hukum terganggu. Mari kita jaga ketertiban informasi dan dukung upaya pemberantasan korupsi yang bersih dan adil,” katanya.
Ia menambahkan, PP HIMMAH akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami berharap semangat integritas ini terus dijaga. PP HIMMAH siap menjadi pengawal agar kebenaran tetap tegak, dan narasi kebohongan segera padam,” tutup Razak. []
