ORINEWS.id – Menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 2026, perdebatan mengenai kebebasan beragama dan narasi sejarah kembali mencuat. Sejumlah pemimpin organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengkritik sejumlah inisiatif pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai lebih menonjolkan identitas Kristen dalam rangkaian perayaan nasional.
Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah kegiatan doa bertajuk “Re-dedikasi 250” yang digelar di National Mall pada 17 Mei 2026. Acara tersebut mengusung tema doa, pujian, dan syukur nasional dengan menghadirkan para pemimpin rohani dari kalangan evangelis Kristen, serta melibatkan secara terbatas seorang rabi Yahudi dan dua uskup Katolik.
Sejumlah organisasi menilai tidak adanya keterlibatan perwakilan Muslim, Hindu, Buddha, Sikh, maupun komunitas agama lainnya menunjukkan minimnya representasi keberagaman dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, Gedung Putih juga meluncurkan program “Satu Jam Doa Setiap Minggu” yang disertai dokumen resmi berisi kumpulan doa yang didominasi tradisi Kristen.
Ketua Americans United for Separation of Church and State, Rachel Laser, menilai langkah tersebut mengarah pada penguatan gagasan nasionalisme Kristen.
“Pemerintahan ini secara berbahaya mendorong tujuan nasionalisme Kristen, yaitu menjadikan Amerika sebagai negara Kristen,” kata Laser.
Menurutnya, prinsip dasar Amerika Serikat sejak awal berdiri adalah menjamin kebebasan beragama melalui pemisahan antara negara dan lembaga keagamaan.
Kritik serupa disampaikan Profesor David McMahan dari Franklin & Marshall College. Ia menilai perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika seharusnya juga mencerminkan sejarah panjang keberagaman agama di negara tersebut.
McMahan mengingatkan bahwa komunitas Buddha dan Hindu telah menjadi bagian dari sejarah Amerika sejak abad ke-19. Mereka, menurutnya, turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, termasuk pada masa demam emas dan pembangunan jalur kereta api lintas benua.
“Namun perayaan 250 tahun dari Gedung Putih seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Nasional Council on American-Islamic Relations (CAIR), Edward Ahmed Mitchell, mengatakan sejarah komunitas Muslim di Amerika juga tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa tersebut.
Ia mengingatkan bahwa sebagian budak asal Afrika yang dibawa ke Amerika pada abad ke-16 merupakan umat Islam yang kemudian dipaksa meninggalkan keyakinannya.
“Mereka boleh berusaha menghapus keberadaan Muslim dalam berbagai kegiatan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghapus Muslim dari Amerika atau dari kesadaran rakyat Amerika,” ujar Mitchell.
Perdebatan juga mengemuka terkait pandangan para pendiri Amerika Serikat mengenai kebebasan beragama. Salah satu tokoh yang kerap menjadi rujukan adalah Thomas Jefferson, yang dikenal memiliki salinan Al-Qur’an dan memperjuangkan Undang-Undang Kebebasan Beragama Virginia.
Dalam berbagai catatan sejarah, Jefferson menyatakan bahwa perlindungan kebebasan beragama ditujukan bagi seluruh pemeluk agama maupun kepercayaan tanpa membedakan latar belakang keyakinan.
Di sisi lain, hasil survei Pew Research Center menunjukkan mayoritas warga Amerika tidak mendukung penetapan agama tertentu sebagai agama resmi negara.
Meski demikian, sejumlah kebijakan pemerintahan Trump, seperti pembentukan komisi kebebasan beragama, dorongan pemasangan Sepuluh Perintah Allah di ruang kelas, hingga wacana penggunaan Alkitab dalam kurikulum sekolah negeri, terus memicu perdebatan mengenai batas hubungan antara negara dan agama di Amerika Serikat.
Peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika pun tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negara itu, tetapi juga memunculkan kembali diskusi mengenai keberagaman, kebebasan beragama, dan identitas nasional yang terus berkembang. []
