ORINEWS.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memastikan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Aceh akan digelar setelah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat pada September 2026. Seluruh kader disebut memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kontestasi pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Musda merupakan agenda lima tahunan yang wajib dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Musda tentu sebagai event lima tahunan yang diwajibkan oleh AD/ART dan akan kami laksanakan pada tahun ini,” kata Herman saat diwawancarai di Banda Aceh, Kamis (18/6/2026).
Menurut Herman, DPP Partai Demokrat saat ini masih memfokuskan pelaksanaan Musda di sejumlah daerah lain. Dalam waktu dekat, Musda akan digelar di Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung, kemudian berlanjut ke Sumatera Barat hingga akhir Juli 2026.
Karena itu, pelaksanaan Musda Partai Demokrat Aceh diperkirakan berlangsung setelah September 2026. Pada bulan tersebut, partai berlambang bintang mercy itu akan memusatkan perhatian pada peringatan seperempat abad berdirinya Partai Demokrat.
“Aceh mungkin setelah September, karena pada September kami akan melaksanakan rangkaian kegiatan ulang tahun Partai Demokrat ke-25. Setelah itu baru kami meneruskan pelaksanaan Musda,” ujarnya.
Herman menegaskan tidak ada pembatasan bagi kader yang ingin maju dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Ia meminta seluruh kader yang berminat untuk berkompetisi secara sehat dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.
“Bagi siapa pun, kader silakan berkontestasi dengan damai, dengan baik, dan terbuka untuk siapa pun,” katanya.
Menurut Herman, Musda tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan daerah, tetapi juga momentum memperluas partisipasi masyarakat dalam Partai Demokrat. Setelah Musda, kepengurusan baru akan melanjutkan proses konsolidasi melalui Musyawarah Cabang (Muscab).
“Sebagai partai modern dan inklusif, kami terbuka untuk siapa pun, baik tokoh masyarakat maupun warga yang berminat bergabung dengan Partai Demokrat,” ujarnya.
Terkait munculnya sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Herman mengatakan hingga kini belum ada kandidat yang diumumkan secara resmi oleh partai. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat terbuka bagi kader internal maupun figur dari luar partai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses yang berlaku.
“Hingga hari ini belum secara resmi, namun silakan saja siapa pun, apakah dari internal maupun eksternal. Kami sebagai partai modern dan terbuka, terbuka untuk siapa pun,” katanya.
Meski demikian, Herman mengakui sejumlah nama telah mulai diperbincangkan di kalangan kader. Selain Nurdiansyah Alasta, terdapat sejumlah kader lain yang dinilai memiliki kapasitas memimpin partai di Aceh.
“Kalau wacana banyak, bukan hanya Pak Dian. Ada juga Pak Rian Syaf, Pak Bram, Pak Sayuti, dan banyak kader Demokrat lainnya yang cukup mampu menjadi pemimpin di DPD Partai Demokrat Aceh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai mekanisme AD/ART partai, Musda akan menghasilkan sejumlah nama yang kemudian diusulkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Keputusan akhir mengenai penetapan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh tetap berada pada kewenangan ketua umum.
“Sesuai AD/ART, nanti ada pelaksanaan Musda. Dari Musda akan dihasilkan calon yang diusulkan kepada ketua umum, dan pada akhirnya otoritas ketua umum untuk menetapkan siapa Ketua DPD terpilih,” pungkasnya. []
