ORINEWS.id – Sejumlah warga di Kabupaten Aceh Tamiang mengeluhkan lambannya penyaluran bantuan pascabencana yang hingga kini dinilai belum merata. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan klaim pemerintah terkait percepatan penanganan korban terdampak.
Dalam situasi keterbatasan, warga mengaku mulai kehilangan harapan karena bantuan yang dijanjikan belum mereka terima.
“Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Bantuan yang dijanjikan tidak sampai. Kami disuruh memilih antara Huntara atau DTH, tapi tidak satu pun kami terima,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang berjalan cepat.
“Alhamdulillah kita sampai di hari raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang menjadi tahun yang baik untuk kita semua,” ujar Prabowo kepada wartawan usai melaksanakan shalat Idulfitri 1447 H di Masjid Darussalam, kawasan hunian sementara (huntara), Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu pagi, 21 Maret 2026.
Ia menegaskan proses pemulihan di Aceh Tamiang hampir rampung. “Pemulihan sangat cepat, hampir 100 persen. Tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda. Semua sudah masuk ke hunian sementara maupun hunian tetap. Listrik juga hampir seluruhnya pulih, hanya tersisa lima desa yang memang sulit,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan kondisi yang disampaikan warga di lapangan yang mengaku bantuan belum sepenuhnya mereka terima.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Iman Suhery, menyatakan bahwa Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah pusat telah disalurkan langsung ke rekening penerima.
“Anggaran ditransfer ke rekening penerima,” kata Iman melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Senin malam (23/3).
Namun, pernyataan tersebut kembali berbeda dengan pengakuan warga yang menyebut belum menerima dana dimaksud.
Selain itu, beredar informasi bahwa anggaran pembangunan 150 unit huntara di Kecamatan Sekerak telah tersedia. Meski demikian, hingga kini pembangunan disebut belum terealisasi.
Menanggapi hal tersebut, Iman menegaskan bahwa dana huntara maupun DTH bersumber dari pemerintah pusat.
“Dana Huntara dan DTH dari pusat dan tidak dikirim oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Terkait kebijakan yang disebut mengharuskan warga memilih antara huntara atau DTH, BPBD menyebut hal itu bukan kebijakan pemerintah daerah.
“Bukan kebijakan, melainkan regulasi yang sifatnya setara,” kata Iman.
Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai regulasi tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Berdasarkan data BPBD, terdapat 6.524 rumah rusak berat di Aceh Tamiang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.476 warga disebut telah menerima DTH, sementara sisanya masih dalam proses.
“DTH 1.476 sudah salur ke masyarakat, RB 6.524 se-Aceh Tamiang dan masih berproses tambahan,” ujar Iman.
Artinya, ribuan korban lainnya masih menunggu realisasi bantuan. BPBD menyatakan penyaluran dan pembangunan masih berjalan.
“Masih dalam proses pembangunan dan proses usulan DTH,” katanya.
Sementara itu, terkait kabar adanya warga Desa Suka Jadi yang diusir dari huntara di Opak, BPBD membantah informasi tersebut.
“Tidak diusir, mereka pergi sendiri pasca keributan dengan pemuda setempat dan sudah kembali lagi ke Huntara Opak,” ujar Iman.
Kondisi keterlambatan bantuan ini memunculkan sorotan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, mengingat sejumlah regulasi mengamanatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban secara cepat dan merata.
Hingga kini, warga masih menunggu kepastian realisasi bantuan yang dijanjikan, sementara kebutuhan dasar pascabencana dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. []
