ORINEWS.id, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan bahwa dukungan sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi bukan merupakan transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, serta bantuan yang langsung diterima petani.
Penjelasan tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, untuk meluruskan pemahaman masyarakat menyusul pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengenai dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian di Aceh yang belakangan mendapat perhatian luas.
Nurlis mengatakan Pemerintah Aceh mengapresiasi komitmen Kementerian Pertanian dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana melalui berbagai program dan dukungan anggaran yang sedang berjalan di Aceh. Karena itu, Pemerintah Aceh menanggapi secara positif pernyataan Mentan Andi Amran Sulaiman yang memberikan masukan dan saran terkait pemulihan sawah dan kebun pascabencana.
“Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (5/8/2026).
Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa substansi yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar.
“Namun, perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” ujar Nurlis.
Dengan demikian, lanjut Nurlis, dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan bantuan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh para petani.
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, kata Nurlis, menyampaikan informasi mengenai akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp2,5 triliun dari Kementan.
“Informasi ini juga telah dirilis di website Kementerian Pertanian,” katanya.
Menurut Nurlis, alokasi anggaran tersebut bukan merupakan transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total alokasi sekitar Rp2,5 triliun tersebut, sebesar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran itu digunakan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah seluas sekitar 40.000 hektare melalui dana Tugas Pembantuan (TP).
“Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian,” kata Nurlis.
“Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembibitan, serta pengembangan perkebunan, termasuk penyediaan benih padi dan benih jagung. Sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menerima manfaat dalam bentuk barang dari Kementerian Pertanian,” lanjutnya.
Untuk kegiatan optimalisasi lahan, rehabilitasi, dan program pendukung lainnya yang anggarannya berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota, realisasi anggaran telah mencapai 47,8 persen dari total Rp515 miliar hingga 3 Agustus 2026.
Nurlis juga menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran atas berbagai upaya dan dukungan terhadap pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Aceh.
“Ucapan terima kasih tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Mualem saat berkunjung ke kediaman Bapak Menteri Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026,” kata Nurlis.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, luas lahan sawah yang terdampak bencana mencapai 57.485 hektare. Rinciannya, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare dinyatakan hilang.
Saat ini, kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk sawah dengan kategori rusak ringan maupun rusak sedang telah dan sedang dilaksanakan di lahan seluas 40.852 hektare.
“Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta dinas pertanian kabupaten/kota di seluruh Aceh yang terdampak bencana,” tutup Nurlis.***
1 Komentar