ORINEWS.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana kekeringan yang mulai berdampak di sejumlah wilayah. Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram memimpin Rapat Keposkoan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Minggu (2/8/2026) malam.
Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi perkembangan dampak kekeringan, memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah, serta menyusun langkah-langkah penanganan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama masa siaga darurat.
Turut hadir dalam rapat itu Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar, serta Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala beserta jajaran.
Dalam arahannya, Syech Muharram menegaskan penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap siaga dan meningkatkan koordinasi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat, terutama penyediaan air bersih di wilayah terdampak, dapat berjalan optimal.
“Semua perangkat daerah harus bergerak cepat dan saling berkoordinasi. Jangan sampai masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal,” kata Syech Muharram.
Pendataan Harus Akurat
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap dampak kekeringan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menurutnya, data mengenai jumlah warga terdampak maupun kerugian akibat kekeringan harus diperbarui secara berkala sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain itu, ia meminta para camat dan aparatur pemerintahan di tingkat gampong lebih aktif mendampingi masyarakat saat terjadi bencana.
“Saya melihat saat terjadi bencana, keterlibatan pimpinan di tingkat bawah masih kurang. Seharusnya camat dan unsur pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat ikut mendampingi, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Syukri juga meminta informasi terkait penanganan kekeringan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk jadwal distribusi air bersih yang telah disusun pemerintah daerah.
“Kita sudah memiliki jadwal penyaluran air bersih, tetapi masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Informasi seperti ini harus disampaikan secara luas, termasuk wilayah mana yang diprioritaskan karena paling terdampak,” katanya.
Tim Tetap Siaga
Dalam rapat tersebut, Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala, Yusnadi, memaparkan kondisi pelayanan air bersih serta berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga pasokan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar Syahrial Amanullah menyampaikan kesiapan infrastruktur pendukung penyediaan air bersih serta langkah teknis yang telah disiapkan untuk mendukung penanganan kekeringan.
Sejumlah masukan juga disampaikan para asisten dan kepala OPD guna memperkuat koordinasi lintas sektor selama masa siaga darurat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan seluruh tim penanganan bencana tetap siaga untuk memastikan setiap wilayah terdampak memperoleh layanan sesuai tingkat kebutuhan. Melalui rapat tersebut, Pemkab juga menegaskan komitmennya menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama ancaman kekeringan berlangsung.***
