ORINEWS.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh itu mengangkat tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana.”
Dalam sambutannya, M. Nasir mengatakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda yang saling melengkapi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
“Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujar M. Nasir.
Ia menilai keberhasilan pengendalian inflasi di daerah sangat bergantung pada efektivitas koordinasi. Karena itu, TPID di tingkat kabupaten dan kota diminta tidak hanya bertindak ketika harga mulai naik, tetapi juga membangun langkah-langkah pencegahan melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, serta penguatan cadangan pangan.
“Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan,” tegasnya.
Selain pengendalian inflasi, Sekda Aceh juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Menurut M. Nasir, pemanfaatan sistem pembayaran digital dan transaksi non-tunai tidak hanya meningkatkan efisiensi serta transparansi tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” tambahnya.
Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan strategis yang diwujudkan dalam program-program konkret dan terukur guna memperkuat pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi di seluruh daerah di Aceh.
Pada kesempatan itu, M. Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Lhokseumawe, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta seluruh perbankan yang selama ini bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam mendukung transformasi ekonomi daerah.
“Melalui sinergi ini, Pemerintah Aceh optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca bencana, sekaligus mempercepat langkah Aceh menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera,” tutup M. Nasir. []
