ORINEWS.id – Amerika Serikat (AS) mengklaim telah mengakhiri permusuhan dengan Iran yang berlangsung sejak 28 Februari, seiring berlakunya kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara.
Laporan tersebut mengacu pada kesepakatan gencatan senjata AS–Iran yang mulai berlaku pada 7 April hingga 22 April, kemudian diperpanjang tanpa batas waktu yang jelas.
“(AS sudah menetapkan bahwa) untuk tujuan Resolusi Kekuatan Perang (UU Kekuatan Perang/War Power Acts) permusuhan yang dimulai pada 28 Februari sudah berakhir,” kata salah satu pejabat AS kepada NBC, dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (01/5/2026).
Sumber tersebut menyebutkan tidak terjadi baku tembak antara pasukan AS dan Iran sejak 7 April. Meski demikian, Iran dilaporkan tetap berada dalam status siaga menghadapi kemungkinan serangan udara dari Washington.
“Tidak ada baku tembak antara Angkatan Bersenjata AS dan Iran sejak Selasa, 7 April,” kata sumber itu, dikutip Al Jazeera.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth disebut menyampaikan pandangan senada bahwa gencatan senjata yang berlaku turut memengaruhi proses politik di Kongres terkait kewenangan perang.
Pemerintah AS sendiri disebut belum memenuhi syarat penghentian operasi militer sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 (War Powers Act).
Regulasi tersebut mengatur bahwa presiden wajib memberi pemberitahuan kepada Kongres dalam waktu 48 jam setelah pengerahan militer, serta membatasi keterlibatan pasukan maksimal 60 hari tanpa persetujuan legislatif.
Dalam konteks konflik yang dimulai pada 28 Februari, masa 60 hari tersebut berakhir pada 1 Mei, kecuali jika Kongres memberikan perpanjangan atau otorisasi baru.
Namun hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi dari DPR maupun Senat AS terkait perpanjangan operasi militer tersebut.
Di tengah dinamika itu, AS dan Iran juga dilaporkan masih melakukan upaya negosiasi lanjutan. Teheran disebut telah mengirimkan proposal baru kepada Washington pekan lalu yang mencakup penyelesaian di Selat Hormuz serta upaya mengakhiri konflik tanpa membahas kesepakatan nuklir.
Namun, proposal tersebut ditolak oleh Presiden AS Donald Trump karena tidak memasukkan isu nuklir dalam pembahasan.
Trump juga disebut memilih untuk memperpanjang blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran di tengah belum adanya kesepakatan baru antara kedua negara. []
