ORINEWS.id – Kelompok Hamas menegaskan penolakannya terhadap pelucutan senjata, tuntutan yang diajukan Israel dan Amerika Serikat (AS). Selain itu, kelompok perlawanan Palestina ini juga menolak campur tangan pemerintahan asing di Jalur Gaza.
Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu pemimpin senior Hamas, Khaled Meshal, dalam sebuah konferensi di Doha pada Minggu (8/2/2026), seperti dikutip AFP, Senin (9/2/2026).
“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kami terima,” kata Meshal. Ia menambahkan, “Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan…sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa.”
Hamas, yang merupakan gerakan Islam, telah melancarkan perjuangan bersenjata melawan apa yang mereka anggap sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Serangan lintas batas dari Gaza ke Israel pada 7 Oktober 2023 memicu perang terbaru di kawasan tersebut.
Gencatan senjata yang dimediasi AS kini memasuki fase kedua. Salah satu tuntutannya adalah demiliterisasi Jalur Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel. Namun Hamas menegaskan pelucutan senjata adalah garis merah. Meshal sempat menyebut, Hamas mungkin akan mempertimbangkan menyerahkan senjatanya kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.
Para pejabat Israel menyatakan Hamas masih memiliki sekitar 20.000 milisi dan 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza. Sementara itu, sebuah komite teknokrat Palestina dibentuk untuk menangani pemerintahan sehari-hari di wilayah yang porak-poranda itu. Komite ini beroperasi di bawah Dewan Perdamaian, inisiatif yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump, dan awalnya bertujuan mengawasi gencatan senjata serta rekonstruksi pascaperang.
Bersamaan dengan Dewan Perdamaian, Trump membentuk Dewan Eksekutif Gaza, panel penasihat internasional yang melibatkan utusan AS Steve Witkoff, Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi “pendekatan seimbang” yang memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan bagi sekitar 2,2 juta penduduknya, sambil menegaskan: “Hamas tidak akan menerima pemerintahan asing atas wilayah Palestina.”
“Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” tegas Meshal. []
