ORINEWS.id, BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) menggelar Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan II 2026 dengan mengangkat tema “Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh”.
Forum yang berlangsung di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rabu (19/8/2026), membahas strategi percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.
Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hertha mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkolaborasi dalam mempercepat pemulihan Aceh setelah bencana hidrometeorologi.
“Kerja keras ini membuahkan hasil. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 4,09 persen (yoy). Percepatan ini tak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat yang turut membantu proses pemulihan,” ujar Hertha.
Ia berharap pelaksanaan AEF dapat semakin mempererat sinergi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan strategi percepatan rehabilitasi ekonomi Aceh pascabencana, sekaligus menjaga inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Muhammad Nasir, S.Ip., MPA, yang turut hadir dalam forum tersebut, menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami berharap diskusi hari ini melahirkan langkah-langkah nyata yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh siap terus menjadi mitra Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Nasir.
Menurut dia, pembangunan pascabencana tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Aceh agar lebih produktif, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.
Forum AEF Triwulan II 2026 menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Perencana Ahli Utama Bappeda Aceh H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H.; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai I Sumatera, Kementerian PUPR, Fajrullah Mufti, S.T., M.Sc.; serta Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dr. Dede Sulaeman, S.T., M.Si.
Diskusi dipandu Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Fithriady, Lc., M.A., Ph.D.
Dalam paparannya, Ahmad Dadek mengungkapkan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh mencapai Rp153,25 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, serta sumber pendanaan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak,” ujar Ahmad Dadek.
Sementara itu, Fajrullah Mufti memaparkan perkembangan penanganan infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana. Dari 67 daerah irigasi dan 54 bendungan yang terdampak bencana hidrometeorologi, penanganan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipercepat.
“Kami menargetkan penanganan ini rampung 100 persen pada akhir tahun 2026, meski tantangan masih ada, mulai dari potensi banjir susulan akibat curah hujan tinggi hingga perlunya penyelarasan jadwal tanam petani dengan tahapan konstruksi,” jelas Fajrullah.
Dari sektor pertanian, Dede Sulaeman menyampaikan progres administratif lahan pertanian terdampak telah menunjukkan perkembangan. Sebanyak 40.852 hektare atau 71,5 persen dari total lahan terdampak telah masuk program optimasi dan rehabilitasi lahan.
Namun, realisasi fisik di lapangan masih tertinggal dibandingkan capaian kontrak konstruksi. Lahan yang kembali diolah baru mencapai 3.661 hektare atau 8,9 persen, sedangkan luas tanam baru mencapai 373 hektare atau 1 persen.
“Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam, agar lahan rehabilitasi benar-benar kembali produktif,” kata Dede.
Melalui AEF Triwulan II 2026, Bank Indonesia dan Pemerintah Aceh berharap sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat untuk merumuskan strategi percepatan pemulihan ekonomi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih kuat dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[]
