ORINEWS.id, BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengimbau seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga dan merawat perdamaian Aceh.
“Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” kata Mualem, Kamis (14/8/2026).
Imbauan Gubernur Mualem tersebut, kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), juga disebarkan dalam bentuk video.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” kata Ampon Man yang juga merupakan salah satu tokoh perdamaian Aceh.
Pada momentum peringatan Hari Damai Aceh ke-21, kata Ampon Man, Gubernur Mualem juga mengimbau semua pihak untuk berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai.
“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” kata Ampon Man.
Ampon Man menjelaskan, peringatan 15 Agustus merupakan momentum bersejarah bagi Aceh, yakni penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya, ada jiwa Aceh, bukan sekadar mengakhiri konflik,” kata Ampon Man.
“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.”
Kendati demikian, Ampon Man mengakui perjalanan perdamaian Aceh tidak semulus yang diharapkan. Di satu sisi, pembangunan Aceh berjalan dengan baik dan diperkuat dengan sistem politik baru yang lahir di Aceh.
“Seperti keberadaan lembaga Wali Nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.
Di sisi lain, kata Ampon Man, dinamika politik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh juga terjadi. Begitu pula berbagai persoalan politik lokal di Aceh yang ikut mewarnai perjalanan perdamaian.
“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” kata Ampon Man.
Menurut Ampon Man, persoalan yang paling mendasar saat ini bukan sekadar seremonial memperingati Hari Damai Aceh.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya. []
