Temuan cadangan minyak dan gas di Blok Andaman membuka peluang besar bagi Aceh untuk keluar dari paradoks lama: kaya sumber daya, tetapi miskin nilai tambah. Persoalannya bukan lagi apakah gas itu akan diproduksi, melainkan bagaimana manfaat ekonominya dibagikan.
Langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang memutuskan menyurati Presiden Prabowo Subianto patut dipandang sebagai upaya politik pembangunan, bukan sekadar komunikasi administratif. Pemerintah Aceh menginginkan gas dari Blok Andaman menjadi penggerak hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, sejalan dengan pengembangan KEK Arun yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Aspirasi tersebut lahir dari serangkaian pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pakar migas, hingga Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Benang merahnya sama: cadangan gas Andaman seharusnya tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga membangun basis industri baru di Aceh.
Pilihan itu memiliki dasar ekonomi yang kuat. Gas alam bukan sekadar bahan bakar pembangkit listrik. Komoditas tersebut juga menjadi bahan baku industri petrokimia, metanol, hidrogen, hingga berbagai produk turunan lain. Kondensat yang dihasilkan pun berpotensi menjadi bahan baku kilang, industri cat, maupun bahan bakar.
Jika rantai industri tersebut dibangun di daratan Aceh, nilai tambah ekonomi tidak berhenti pada sektor hulu migas. Efek bergandanya akan menjangkau penciptaan lapangan kerja, investasi baru, pertumbuhan usaha pendukung, hingga peningkatan penerimaan daerah. KEK Arun yang selama bertahun-tahun mencari momentum kebangkitan memiliki peluang memperoleh napas baru.
Namun, optimisme itu dibayangi persoalan tata kelola.
Dalam rapat Pemerintah Aceh terungkap bahwa dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo belum diterima secara resmi oleh pemerintah daerah. Bahkan BPMA mengakui belum memperoleh dokumen tersebut meski telah mengajukan permintaan kepada SKK Migas.
Kondisi itu tidak ideal. Sulit mengharapkan sinkronisasi kebijakan apabila pemerintah daerah belum memiliki akses terhadap dokumen yang menjadi dasar pengembangan lapangan migas berskala strategis.
Di sisi lain, muncul perdebatan mengenai pilihan skema pengembangan lapangan, khususnya antara fasilitas terapung di lepas pantai dan penguatan fasilitas pengolahan di daratan. Perdebatan tersebut merupakan bagian dari diskursus publik yang sah selama didasarkan pada argumentasi teknis, ekonomi, dan kepentingan nasional.
Pandangan sejumlah akademisi yang mengingatkan pengalaman pengelolaan sumber daya Aceh pada masa lalu juga layak menjadi bahan refleksi. Sejarah menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dapat melahirkan ketimpangan sosial yang berkepanjangan.
Karena itu, pelajaran terpenting dari masa lalu bukanlah menolak investasi, melainkan memastikan investasi menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi daerah penghasil.
Pemerintah Aceh sendiri telah menegaskan tidak menolak investasi maupun keberadaan Mubadala Energy sebagai operator. Yang didorong adalah penyesuaian skema pengembangan agar selaras dengan agenda hilirisasi dan pengembangan industri di KEK Arun.
Posisi tersebut patut diuji secara terbuka melalui dialog antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, SKK Migas, operator lapangan, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya. Keputusan yang diambil seharusnya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi proyek, tetapi juga manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perdebatan tersebut kini tidak lagi berada di ruang rapat pemerintah. Ratusan masyarakat Aceh yang tergabung dalam paguyuban Taman Iskandar Muda (TIM) menggelar aksi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan membawa tuntutan agar persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo South Andaman ditinjau kembali. Mereka juga meminta pengolahan gas dilakukan di daratan Aceh agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh dalil yang disampaikan dalam aksi tersebut, demonstrasi itu menunjukkan adanya kekhawatiran publik terhadap arah pengelolaan sumber daya alam Aceh. Aspirasi tersebut tidak semestinya dipandang sebagai penolakan terhadap investasi, melainkan sebagai tuntutan agar proyek strategis nasional juga menghadirkan rasa keadilan bagi daerah penghasil. Ketika suara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat mulai bertemu pada isu hilirisasi, pemerintah pusat perlu memberi ruang dialog yang lebih terbuka.
Justru pada titik inilah transparansi menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menjelaskan secara utuh dasar pertimbangan teknis, ekonomi, dan hukum dalam penyusunan Plan of Development, termasuk membuka ruang pembahasan terhadap usulan revisi yang diajukan Pemerintah Aceh. Dialog yang terbuka akan lebih produktif daripada membiarkan ruang publik dipenuhi spekulasi, kecurigaan, maupun polarisasi yang dapat mengganggu kepercayaan terhadap tata kelola sektor energi.
Blok Andaman adalah peluang strategis yang mungkin tidak datang dua kali. Jika dikelola hanya sebagai proyek produksi migas, Aceh memperoleh pendapatan. Tetapi jika dikembangkan sebagai fondasi industrialisasi, Aceh berpeluang membangun ekosistem ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Pilihan itulah yang kini sedang dipertaruhkan.
