ORINEWS.id – Pemerintah Israel dilaporkan mengeluarkan arahan baru kepada militernya terkait ruang gerak operasi di Lebanon. Dalam kebijakan tersebut, tentara Israel dilarang melakukan operasi militer di sejumlah wilayah strategis, termasuk ibu kota Lebanon, Beirut, dan distrik Tyre di bagian selatan negara itu.
Laporan yang pertama kali disiarkan Anadolu Agency menyebutkan keputusan tersebut muncul setelah Amerika Serikat mengirimkan pesan diplomatik kepada Tel Aviv mengenai perubahan kebijakan terkait operasi militer Israel di Lebanon.
Menurut laporan media Israel Channel 13, seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Washington telah menyampaikan dalam beberapa pekan terakhir bahwa otorisasi sebelumnya yang memungkinkan Israel melakukan operasi tanpa batas di Lebanon tidak lagi berlaku.
“Otorisasi sebelumnya untuk tindakan tanpa batas di Lebanon telah kedaluwarsa,” kata sumber tersebut seperti dikutip Channel 13.
Media itu melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mulai memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas militer Israel. Pembatasan tersebut disebut tidak hanya berlaku di Lebanon, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah arena konflik lain di kawasan.
Harian Israel Maariv sebelumnya juga melaporkan adanya perbedaan pandangan yang semakin jelas antara Washington dan Tel Aviv mengenai perkembangan situasi di Lebanon. Menurut laporan itu, Amerika Serikat melihat konflik di Lebanon selatan dalam konteks yang lebih luas, termasuk kaitannya dengan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Washington disebut mempertimbangkan sejumlah faktor strategis, mulai dari keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, dinamika harga energi global, isu program nuklir Iran, hingga upaya diplomatik yang tengah dijalankan pemerintahan Trump.
Di sisi lain, pemerintah Israel memiliki pandangan berbeda. Tel Aviv menilai penarikan pasukan atau pembatasan operasi militer di Lebanon selatan berpotensi dipersepsikan sebagai tanda melemahnya posisi Israel di kawasan.
Kalangan keamanan Israel juga khawatir bahwa pengurangan tekanan militer dapat memberikan keuntungan politik maupun strategis bagi kelompok Hizbullah yang selama ini menjadi salah satu target utama operasi militer Israel di Lebanon.
Konflik yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Berdasarkan data otoritas Lebanon, serangan Israel sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya.
Selain korban jiwa, lebih dari satu juta warga Lebanon dilaporkan mengungsi akibat meningkatnya intensitas pertempuran dan serangan udara di berbagai wilayah negara tersebut.
Hingga kini, militer Israel masih mempertahankan keberadaan pasukannya di sejumlah kawasan Lebanon selatan. Sebagian wilayah tersebut telah berada di bawah kontrol Israel selama puluhan tahun, sementara kawasan lainnya direbut dalam rangkaian operasi militer yang berlangsung sepanjang 2023 hingga 2024.
Kebijakan baru yang membatasi ruang operasi Israel di Lebanon dinilai menjadi sinyal meningkatnya pengaruh Washington terhadap arah konflik di kawasan, sekaligus mencerminkan perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat dan Israel dalam menangani situasi keamanan regional. []
