ORINEWS.id – Pengamat politik dan ekonomi yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufiq Abdul Rahim, menilai antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh semakin memprihatinkan dan meresahkan masyarakat.
Menurut Taufiq, kondisi tersebut menghambat mobilisasi orang, barang, dan jasa yang berdampak pada terganggunya aktivitas produksi ekonomi. Ia menyebut tidak jarang kendaraan yang telah lama mengantre tidak memperoleh BBM karena stok dinyatakan habis saat giliran pengisian tiba.
“Pertunjukan antrian BBM di SPBU di seluruh Aceh semakin memprihatinkan dan meresahkan rakyat, sehingga menghambat aktivitas mobilisasi orang, barang dan jasa yang berdampak kepada terhambatnya aktivitas produksi ekonomi,” kata Taufiq dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh. Selain BBM, menurut dia, antrean panjang juga terjadi pada distribusi gas elpiji bersubsidi atau gas melon yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Taufiq menyebut gas melon kerap dinyatakan habis stok di tingkat distribusi resmi, sementara di tingkat pengecer dijual dengan harga berkisar Rp 28 ribu hingga Rp 35 ribu per tabung.
Ia berpendapat Pemerintah Aceh perlu menggunakan kewenangan politik yang dimiliki untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan tingginya harga BBM maupun gas melon. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah membuka ruang persaingan pasar dengan menghadirkan perusahaan distribusi BBM selain Pertamina.
Menurut Taufiq, Pemerintah Aceh dapat memberikan izin operasional dan distribusi kepada perusahaan-perusahaan energi multinasional seperti Mobil Oil, Shell, maupun Petronas agar tercipta persaingan harga dan layanan di sektor distribusi BBM.
“Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh), dapat mengundang serta memberikan izin agar ada persaingan eksistensi Pertamina (SPBU) di Aceh,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Taufiq juga menyinggung sejarah berdirinya Pertamina yang menurutnya memiliki keterkaitan erat dengan Aceh. Ia menyebut cikal bakal Pertamina berasal dari PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) yang dibentuk pada 10 Desember 1957 untuk mengelola ladang minyak di Aceh Timur dan Aceh Tamiang.
Ia menilai masyarakat Aceh saat ini masih menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh BBM dan gas, termasuk penerapan sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi.
Selain itu, Taufiq turut menyoroti potensi cadangan minyak dan gas bumi di kawasan Blok Andaman. Ia menyebut kawasan tersebut memiliki potensi sumber daya yang diperkirakan mencapai 4.865 MMBOE (Million Barrels of Oil Equivalent).
Menurut dia, pengelolaan sumber daya migas di Aceh ke depan harus memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat Aceh. Taufiq menegaskan bahwa jika hak Aceh dan kepemilikan Aceh tidak dihargai dalam pengelolaan migas, maka masyarakat hanya akan menjadi penonton atas kekayaan alam yang dimilikinya. []
