ORINEWS.id – Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan melancarkan serangan udara rahasia ke wilayah Irak untuk menyasar kelompok paramiliter yang didukung Iran.
Laporan Reuters pada Jumat (15/5/2026) menyebut operasi militer tersebut dilakukan pada Rabu sebagai respons atas ancaman keamanan yang dinilai berasal dari wilayah Irak.
Serangan itu disebut menjadi sinyal berkurangnya kepercayaan negara-negara Teluk terhadap efektivitas perlindungan keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Menurut laporan tersebut, operasi militer dilakukan secara independen untuk menghadapi ancaman yang masuk ke wilayah kedaulatan negara-negara Teluk di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Meski Arab Saudi dan Kuwait menjadi lokasi pangkalan militer utama AS, kedua negara disebut tetap menjadi sasaran serangan drone dan rudal sebagai balasan Iran atas operasi militer gabungan AS-Israel sejak Februari lalu.
Investigasi yang dikutip Reuters menyebut ratusan drone yang menyerang infrastruktur kedua negara berasal dari Irak, khususnya dari kelompok Kataib Hezbollah yang berbasis di wilayah selatan Irak.
Jet tempur Arab Saudi dilaporkan menyerang target milisi pro-Iran di Irak sesaat sebelum tercapainya gencatan senjata antara AS dan Iran pada awal April.
Selain itu, otoritas Irak mengklaim setidaknya dua serangan rudal diluncurkan dari wilayah Kuwait untuk menghancurkan posisi strategis Kataib Hezbollah.
Ketegangan antara negara-negara Teluk dan Irak disebut meningkat sejak Maret lalu ketika Arab Saudi dan Kuwait memperingatkan pemerintah Baghdad agar segera mengendalikan kelompok milisi pro-Iran.
Kuwait dilaporkan telah tiga kali memanggil perwakilan diplomatik Irak, sementara Arab Saudi juga memanggil duta besar Irak pada bulan lalu.
Pengamat politik dari Universitas Zayed, Khaled Almezaini, menilai langkah militer negara-negara Teluk dipicu kekecewaan terhadap kebijakan Amerika Serikat di kawasan.
“Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengenai konsultasi. Apakah negara-negara Teluk benar-benar mendapatkan jenis kemitraan dan dukungan keamanan yang mereka rasa perlu jika Amerika Serikat akan terlibat secara militer di kawasan ini,” kata Almezaini kepada The Guardian.
Seiring meningkatnya eskalasi konflik, sejumlah analis mulai mempertanyakan masa depan ketergantungan militer negara-negara Teluk terhadap Washington.
Keberadaan pangkalan militer AS di kawasan kini dinilai sebagian pihak tidak lagi sepenuhnya menjadi jaminan keamanan, tetapi juga berpotensi memicu ancaman baru terhadap stabilitas negara-negara Teluk. []
