ORINEWS.id – Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak perang di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan tersebut telah ditetapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat, Ray Dalio, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.
Airlangga menyebutkan pengumuman resmi mengenai hari pelaksanaan WFH untuk pegawai pemerintah tidak akan melewati bulan Maret. Menurut dia, waktu yang tersisa masih cukup untuk menyampaikan kebijakan tersebut kepada publik.
“Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan penjelasan rinci terkait kebijakan tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa Presiden terus memantau perkembangan pembahasan mengenai penerapan WFH.
“WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menilai kebijakan satu hari WFH dalam sepekan dapat menjadi langkah taktis untuk penghematan energi. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan sebagai solusi tunggal dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia.
“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria Bima saat dihubungi pada hari yang sama.
Menurut Aria, pemerintah saat ini tengah mengkaji skema kerja fleksibel satu hari dalam lima hari kerja, baik untuk aparatur sipil negara (ASN), sektor swasta, maupun pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan respons atas kenaikan harga minyak global.
Ia menambahkan, lonjakan harga minyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, terutama perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang turut memicu ketidakstabilan pasar energi dunia. []
