ORINEWS.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa wacana kerja dari rumah atau work from home (WFH) bukanlah hal baru. Pemerintah, kata dia, akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar layanan esensial tetap berjalan jika kebijakan tersebut diterapkan.
Menurut Tito, pemerintah telah memiliki pengalaman menerapkan skema WFH saat pandemi COVID-19 dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Ia optimistis pemerintah daerah juga mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” ujar Tito, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menjelaskan, rencana penerapan WFH sebelumnya telah dibahas dalam rapat bersama kementerian dan lembaga terkait. Namun, hasil pembahasan tersebut masih akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.
Salah satu skema yang diusulkan adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Meski demikian, pemerintah belum menentukan hari pelaksanaannya dan masih menunggu keputusan Presiden.
“Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” kata Tito.
Tito kembali menegaskan bahwa rincian kebijakan, termasuk penentuan hari WFH, akan disampaikan setelah laporan resmi kepada Presiden selesai dilakukan.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan penerapan kebijakan WFH setelah Lebaran sebagai upaya menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan kebijakan tersebut akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga diimbau untuk sektor swasta. []
