ORINEWS.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut berencana mencari persetujuan kabinet untuk menduduki Gaza sepenuhnya. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari militer Israel.
Dilaporkan media Israel awal Agustus 2025, langkah Netanyahu itu memicu perbedaan pandangan di internal pemerintahan. Militer menilai pendudukan penuh Gaza akan menambah beban pasukan dan memperpanjang konflik.
Meski begitu, dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis, 7 Agustus 2025, Netanyahu menegaskan Israel tidak berniat membentuk pemerintahan permanen di wilayah tersebut. Ia mengatakan, setelah perang melawan Hamas berakhir, pengelolaan Gaza akan diserahkan kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas dan tidak memusuhi Israel.
“Tujuan kami adalah menyingkirkan Hamas, membebaskan warga Gaza dari Hamas, lalu menyerahkannya ke pemerintahan sipil,” kata Netanyahu, dikutip dari RT. Menurutnya, Israel hanya ingin membangun garis keamanan, bukan menguasai Gaza.
Israel mengendalikan Gaza sejak 1967 hingga menarik pasukannya pada 2005. Namun, konflik kembali memuncak pada Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak di Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang.
Sejak itu, perang berkepanjangan menewaskan lebih dari 60 ribu warga Palestina, menurut otoritas Gaza. PBB, organisasi kemanusiaan, dan sejumlah negara Eropa menuduh Israel menyerang pemukiman sipil secara membabi buta serta menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut. []
