ORINEWS.id, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kondisi kebakaran yang semakin parah.
Daniel mengatakan karhutla di Kalimantan telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2026).
Karhutla di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan terus meluas dan menimbulkan berbagai persoalan. Selain memperburuk kualitas udara, kabut asap pekat juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis.
Di beberapa daerah, jarak pandang disebut hanya tersisa sekitar 10 meter. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di sejumlah titik terdampak parah, termasuk Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat serta transportasi darat dan udara.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas (hotspot) di Kalimantan paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
Daniel meminta pemerintah tidak berhenti pada penyajian data hotspot sebagai bahan pemantauan. Menurut dia, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Aktivitas Sekolah Terganggu
Daniel mengatakan dampak karhutla juga terlihat dari berbagai laporan masyarakat dan rekaman yang beredar di media sosial. Kabut asap disebut menyebabkan anak-anak kesulitan berangkat ke sekolah.
Selain itu, jarak pandang yang terbatas dilaporkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, termasuk kendaraan pengangkut sepeda motor yang mengalami kecelakaan hingga terguling.
“Kami prihatin karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak, seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” kata Daniel.
Karhutla juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, serta menimbulkan polusi lintas batas.
Menurut Daniel, dampak kabut asap bahkan telah dirasakan negara tetangga. Malaysia disebut menutup sementara ratusan sekolah akibat kabut asap dan menyatakan siap membantu penanganan karhutla di Indonesia.
Sementara itu, Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi ancaman kabut asap akibat meluasnya karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Minta Pemadaman Diperkuat
Daniel mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla dengan mengerahkan sumber daya secara masif.
“Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ujarnya.
Ia juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” lanjut Daniel.
Anggota DPR dari Kalimantan Barat itu juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla yang dinilai menjadi bencana berulang setiap tahun.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” katanya.
Warga Ikut Padamkan Api
Daniel turut menyoroti aksi mandiri masyarakat dalam membantu memadamkan titik api. Ia mencontohkan video yang beredar di media sosial mengenai seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah yang membantu ayahnya memadamkan karhutla di Palangkaraya setiap pulang sekolah.
Dalam video tersebut, remaja itu disebut mengenakan kostum Superman saat membantu memadamkan api.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkap Daniel.
Meski mengapresiasi keterlibatan masyarakat, Daniel mengingatkan warga yang ikut membantu pemadaman agar memperhatikan keselamatan diri dan menggunakan perlengkapan yang memadai.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Minta Penegakan Hukum
Terkait penyebab karhutla, Daniel meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik mereka yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran.
Ia juga menyoroti adanya informasi mengenai warga yang berupaya menghentikan aksi pembakaran lahan secara sengaja.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujar Daniel.
Selain penanganan di lapangan, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla yang telah dialokasikan dalam anggaran negara.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut diperlukan agar upaya pemadaman di lapangan tidak terkendala keterbatasan sumber daya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkas Daniel.[]
