ORINEWS.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyatakan kesiapan Polri menjadi jembatan penyampaian aspirasi buruh dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri dialog bersama jajaran Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta.
Pertemuan itu menjadi ruang diskusi bagi Kapolri untuk mendengarkan secara langsung berbagai masukan dan aspirasi serikat pekerja terkait substansi RUU Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan dukungan Polri terhadap terciptanya komunikasi yang konstruktif agar pembahasan regulasi berjalan melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
Menurut Kapolri, aspirasi pekerja merupakan bagian penting yang harus dipahami dalam proses penyusunan regulasi. Hal itu diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR, sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, serta peran pengawas agar keseimbangan tersebut tetap terjaga,” ujar Kapolri.
Ia menilai pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dikawal melalui jalur diplomasi dan dialog agar seluruh aspirasi dapat tersampaikan secara efektif. Meski demikian, Kapolri memahami bahwa para pekerja juga memiliki hak konstitusional untuk mengawal proses legislasi.
Kapolri mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.
“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan, dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” katanya.
Lebih lanjut, Kapolri berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat menghasilkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, hubungan industrial di Indonesia diharapkan semakin harmonis dan mampu mendukung peningkatan daya saing nasional.
“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri.[]
