ORINEWS.id, BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar, terutama perbaikan jaringan irigasi dan lahan persawahan yang terdampak bencana.
Permintaan tersebut disampaikan saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026 yang membahas penanganan sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Menurut Syech Muharram, perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh Besar dalam penanganan pascabencana perlu ditingkatkan. Pasalnya, meski bencana tidak menyebabkan kerusakan bangunan maupun rumah warga, sejumlah fasilitas penunjang pertanian, khususnya jaringan irigasi, mengalami kerusakan.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan atau rumah masyarakat, tetapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.
Ia menjelaskan, Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas. Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen telah didukung jaringan irigasi, sedangkan 45 persen lainnya masih mengandalkan sistem tadah hujan.
Menurutnya, kerusakan maupun gangguan pada sistem pengairan akan sangat memengaruhi keberlangsungan produksi pertanian, terutama ketika daerah menghadapi musim kemarau dan kekeringan.
Syech Muharram mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada lebih dari 2.000 hektare lahan persawahan yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan.
Untuk mengurangi dampaknya, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah, di antaranya memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I guna memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian.
“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” ujarnya.
Selain persoalan kekeringan, Syech Muharram juga menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Besar telah menetapkan status siaga bencana angin kencang. Hingga Kamis (6/8/2026) sore, tercatat sedikitnya 20 kejadian, mulai dari pohon tumbang yang menutup badan jalan, menimpa jaringan listrik, hingga merusak atap rumah warga dan sejumlah dayah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti tingginya harga semen di Aceh yang dinilai menjadi kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, harga semen di Aceh saat ini mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Kondisi itu dinilai memberatkan masyarakat, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan material bangunan untuk perbaikan pascabencana.
Syech Muharram menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat mengingat semen diproduksi di Aceh, namun harganya justru lebih mahal dibandingkan daerah lain.
“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih proporsional kepada Aceh Besar, khususnya dalam pemulihan infrastruktur pertanian dan sistem pengairan.
Menurutnya, dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar sektor pertanian tetap produktif sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi ancaman kekeringan yang kini mulai berdampak di berbagai wilayah.
“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.
Sebelumnya, FGD tersebut dipandu Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh, Dr. Safrizal ZA, M.Si., yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pada sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai.
“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi, dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” kata Safrizal.***
