ORINEWS.id, JAKARTA – Isu pergantian Kapolri kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Menanggapi kabar tersebut, DPR RI menegaskan hingga saat ini belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Sahroni, kabar yang menyebut Presiden telah mengirimkan Surpres pergantian Kapolri tidak benar.
“Kagak ada, kagak ada,” kata Sahroni saat menjawab pertanyaan wartawan, dikutip dari holopis, Rabu (5/8).
Ia kembali menegaskan bahwa hingga kini belum ada surat resmi dari Presiden yang diterima DPR terkait pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
“Nggak ada (Surpres) masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita sudah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada (Surpres),” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi yang belakangan beredar di media sosial mengenai pergantian orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Sahroni mengatakan isu pergantian Kapolri memang kerap muncul. Menurutnya, hal itu merupakan sesuatu yang wajar mengingat Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memimpin Polri selama kurang lebih lima tahun.
Meski demikian, ia menilai kinerja Kapolri hingga saat ini masih tergolong baik.
“Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau sudah lima tahun,” katanya.
Sesuai mekanisme yang berlaku, pergantian Kapolri harus diawali dengan pengiriman Surat Presiden kepada DPR RI. Setelah itu, calon Kapolri akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR sebelum mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.
Karena hingga kini belum ada Surpres yang masuk ke DPR, proses pergantian Kapolri belum dapat dimulai.
Dengan demikian, kabar yang menyebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah atau akan segera diganti belum memiliki dasar resmi. Hingga saat ini, Listyo Sigit Prabowo masih menjabat sebagai Kapolri dan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun DPR mengenai rencana pergantian tersebut.[]
