ORINEWS.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memperketat pengawasan terhadap aktivitas truk pengangkut material yang melintasi Jalan RGM, Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo.
Desakan tersebut disampaikan menyusul pengaduan masyarakat terkait aktivitas truk pengangkut material yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan informasi yang diterima YLBH AKA, kendaraan tersebut diduga mengangkut material untuk salah satu proyek pembangunan di kawasan tersebut.
Direktur Eksekutif YLBH AKA Distrik Aceh Barat, Andri Agustian, SH, MH, mengatakan pihaknya mendukung seluruh program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, menurutnya, pelaksanaan proyek harus tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan. Pembangunan dan keselamatan masyarakat harus berjalan beriringan,” kata Andri dalam keterangan tertulis, Minggu (2/8).
Menurut Andri, laporan yang diterima dari masyarakat menyebutkan aktivitas pengangkutan material kerap menyebabkan tanah tercecer di badan jalan. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor, serta menimbulkan debu yang mengganggu warga sekitar.
Selain menerima laporan, tim YLBH AKA juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasilnya, masih ditemukan sejumlah truk yang mengangkut material tanpa menggunakan penutup muatan atau terpal secara memadai.
“Penggunaan terpal bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi merupakan bagian dari standar keselamatan untuk mencegah material berjatuhan ke badan jalan. Karena itu, kami meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga melakukan pengawasan langsung agar seluruh kendaraan mematuhi ketentuan keselamatan,” ujarnya.
YLBH AKA juga mengaku menerima informasi beserta dokumentasi mengenai insiden yang menyebabkan satu keluarga yang mengendarai sepeda motor terjatuh di ruas Jalan RGM pada hari yang sama.
Pihaknya menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan berharap aparat berwenang segera melakukan penanganan serta mengusut penyebab insiden.
“Kami turut prihatin atas insiden yang menimpa satu keluarga tersebut. Terlepas dari penyebab yang nantinya dipastikan oleh pihak berwenang, kejadian ini harus menjadi alarm bagi semua pihak agar pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan material segera diperkuat. Jangan menunggu sampai ada korban berikutnya baru dilakukan penertiban,” kata Andri.
YLBH AKA menyebut masyarakat sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan teguran kepada pihak pengangkut material. Namun, berdasarkan pengaduan yang diterima, kondisi serupa masih terus terjadi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih optimal.
Karena itu, YLBH AKA meminta Dinas Perhubungan Aceh Barat bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan pengangkut material, terutama yang melintasi kawasan padat penduduk, lingkungan sekolah, dan ruas jalan yang setiap hari digunakan masyarakat.
Selain itu, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan keselamatan berlalu lintas maupun ketentuan perundang-undangan, YLBH AKA berharap aparat kepolisian mengambil langkah sesuai kewenangannya.
“Kami tidak meminta pembangunan dihentikan. Yang kami minta adalah pengawasan diperketat agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir sebelum terjadi musibah, bukan hanya setelah ada korban,” tegas Andri.
YLBH AKA menegaskan setiap kendaraan pengangkut material wajib memastikan muatannya diangkut secara aman agar tidak tercecer selama perjalanan. Jika material jatuh hingga mengotori badan jalan, pihak pengangkut juga harus bertanggung jawab membersihkannya.
Sebagai organisasi bantuan hukum yang menerima pengaduan masyarakat, YLBH AKA berharap Pemkab Aceh Barat segera mengambil langkah preventif agar proses pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Pembangunan adalah kepentingan bersama yang harus kita dukung. Namun, keselamatan masyarakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas yang aktif di lapangan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan manfaat sekaligus menjamin keselamatan masyarakat,” tutup Andri.[]
